Geger Buku Putih China Jadi Sorotan di Indonesia, Apa Isi Sebenarnya?

Geger Buku Putih China Jadi Sorotan di Indonesia, Apa Isi Sebenarnya? Kredit Foto: Flickr/TravelingMipo

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menanggapi munculnya buku putih yang diluncurkan oleh pemerintah China.

Buku putih itu berisi data pertumbuhan penduduk di Xinjiang sejak 1949 yang dikeluarkan pemerintah China untuk membantah rangkaian laporan tentang penahanan massal, pengendalian kelahiran paksa, dan kebijakan lainnya yang diduga dilakukan China untuk mengurangi jumlah orang Uighur.

Baca Juga: Terima Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, Bamsoet Dukung Berdirinya Universitas Insan Cita Indonesia

Kantor Informasi Dewan Negara China menyajikan data tersebut di tengah upaya China untuk menghindari pengawasan dan kecaman atas rangkaian pelanggaran yang terbukti terjadi di wilayah tersebut seperti kamp interniran massal, serangan seksual, aborsi paksa, dan kerja paksa.

Menurut sejarawan Islam di Cina dan Uighur Rian Thum, buku putih mengeklaim populasi Uighur di Xinjiang meningkat dari 2010 hingga 2020 dengan mengabaikan penurunan tingkat pertumbuhan populasi dari 2017 dan seterusnya saat kelahiran Uighur ditekan secara paksa.

“Jadi, mereka (China,red) menyembunyikan jatuhnya tingkat pertumbuhan penduduk Uighur 2017-2020 dengan menyajikan semua data dalam satu blok yang mencakup periode tingkat pertumbuhan Uighur yang tinggi (2010-2016). Mereka tidak pernah mengatakan apa yang terjadi antara 2017 dan 2020," kata Thum seperti dilansir Radio Free Asia.

Menanggapi kondisi isi, PB HMI mendesak dunia internasional khususnya Indonesia untuk tidak mengakui buku putih yang diterbitkan pemerintah China.

Sebab, organisasi dengan lambang berwarna hijau hitam itu menilai buku putih diterbitkan untuk melenyapkan tabir kejahatan kemanusiaan dan aksi genosida terhadap muslim Uighur.

PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN mengatakan buku putih adalah kebohongan besar China untuk menghilangkan sejarah kelam dan catatan berdarah kebrutalan mereka dalam menghapus etnis Uighur.

Romadhon menilai pemerintah China sengaja memilih bungkam dan menyembunyikan data jatuhnya tingkat pertumbuhan penduduk Uighur pada 2017 hingga 2020 dengan menyajikan semua data dalam satu blok yang mencakup periode tingkat pertumbuhan Uighur yang tinggi dalam pada periode 2010-2016.

“Bagaimana bisa di percaya, wong, datanya nggak ada. Cara-cara China (menyembunyikan data) hanya ingin meyakinkan dunia bahwa mereka tidak mencegah kelahiran dalam kelompok pribumi muslim Uighur,” kata Romadhon, Selasa (5/10/2021).

Dia meyakini Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan untuk menekan pemerintah China agar menghentikan genosida terhadap muslim Uighur.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di JPNN Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini