Pengamat: Judul Besar KPU Adalah Orang Dalam Presiden Jokowi

Warta Ekonomi -

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, memberi tanggapan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (Timsel KPU).

Sayangnya, beberapa pihak menilai tim tersebut didominasi oleh orang lingkar istana dan pendukung Jokowi sehingga dinilai kurang independen.

Baca Juga: Pentolan 212 Curiga Jokowi Bisikan ini Supaya Habib Rizieq...

"Timsel KPU gubahan Jokowi ini memiliki judul besar, yakni the all Presiden man atau orang dalam presiden," ujar Satyo, melansir GenPI.co, Kamis (14/10).

Menurutnya, memang tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi. Kendati demikian, Satyo menilai seharusnya presiden memberikan kesempatan pada orang-orang yang independen.

"Hal tersebut merupakan upaya untuk menghasilkan pemilu yang jurdil. Harapan kita dari pemilu tersebut, bergulir untuk suksesi kepemimpinan nasional baik itu di legislatif atau pun pilpres," katanya.

Selain itu, dirinya juga sangat berharap pemilu yang bersih akan menghasilkan personal yang memiliki integritas, kapabilitas mumpuni, dan amanah. "Karena, hal ini akan melalui peristiwa politik yang mestinya bisa sakral dan dipilih langsung oleh rakyat Indonesia," tuturnya.

"Semoga Timsel tersebut bisa bekerja profesional di saat konflik kepentingan sulit dihindari oleh mereka," tandasnya.

Di sisi lain, Pengamat politik Idil Akbar sepakat bahwa kerja Timsel itu memang harus independen. "Mereka harus bekerja secara komprehensif dan tidak terintervensi dari pihak manapun," ujarnya.

Menurutnya, para anggota Timsel yang dipilih oleh Jokowi memiliki tanggung jawab besar untuk memilih siapa yang nantinya akan menjadi komisioner KPU dan Bawaslu setelah melewati proses di DPR.

"Dalam aspek itu, mereka memang harus bekerja atas nama rakyat dan leluasa untuk menentukan kriteria apa yang perlu dimiliki bakal calon komisioner KPU," katanya.

Selain itu, Idil juga menilai bahwa Timsel tersebut seharusnya berinteraksi terbuka dengan masyarakat agar apa yang diselenggarakan oleh mereka ini diketahui segala prosesnya oleh publik.

"Sehingga tidak ada semacam titipan atau bentuk lain yang bersifat manipulatif dan sebagainya. Sebab, hal itu akan membahayakan demokrasi Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu dan pilpres nanti," tandasnya.