62 Persen Rakyat Indonesia Ternyata Menolak Jokowi jadi Capres di 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebanyak 62 persen rakyat Indonesia menolak Presiden Joko Widodo kembali menjadi calon presiden pada pemilihan umum 2024. Kesimpulan ini dipotret oleh survei opini publik secara nasional oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945’ yang dirilis secara online pada 15 Oktober 2021 di Jakarta.

Survei opini publik ini digelar pada 15 - 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Baca Juga: Skenario Jokowi yang Bikin Ganjar Pranowo Melenggang Nyapres di 2024

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, dalam presentasinya, menyatakan bahwa mayoritas warga, 62 persen, tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Jokowi kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Angka ini jauh lebih banyak dibanding yang setuju/sangat setuju (34 persen). 

“Dari Mei 2021 ke September 2021 yang menolak Jokowi kembali menjadi calon presiden pada 2024 naik dari 53 persen menjadi 62 persen,” kata Abbas.

Menurut Abbas, data ini konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa semakin banyak warga yang menginginkan masa jabatan presiden dibatasi 2 periode saja, masing- masing 5 tahun.

Abbas menjelaskan bahwa pada dasarnya, 84 persen publik ingin presiden 2 periode saja, tapi ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali menjadi calon pada 2024, pendukung “2 periode saja” cukup banyak yang goyah sehingga tidak lagi 84 persen yang menolak Jokowi kembali menjadi calon meskipun yang menolak Jokowi menjadi calon tetap mayoritas (62 persen).

“Terlihat ada efek Jokowi terhadap sikap publik dalam isu ini,” kata Abbas.