Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Lagi dan Lagi, Rizal Ramli Kini Sentil Jokowi Soal Ini

Lagi dan Lagi, Rizal Ramli Kini Sentil Jokowi Soal Ini Kredit Foto: GenPI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Ekonomi Rizal Ramli blak-blakan berbicara terkait oligarki dari masa Presiden Soekarno sampai sekarang ini. Menurut Rizal Ramli, oligarki di masa pemerintahan Presiden Jokowi terlihat sangat berkuasa.

"Pada masa Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati, mereka berpengaruh dalam bidang ekonomi," jelas Rizal Ramli, melansir GenPI.co, Minggu (17/10).

Baca Juga: Rizal Ramli Disebut Sebagai Sosok Potensial untuk 2024 Tapi Tak Muncul di Survei, Mengapa Demikian?

"Bisa lobi, tapi tidak bisa mengatur-atur kebijakan negara," sambungnya.

Menurut Rizal Ramli, buat oligarki keuntungan finansial dari proyek relatif kecil dibandingkan keuntungan dari perubahan-perubahan kebijakan yang menguntungkan oligarki. Karena pemerintah saat itu punya sikap yang tegas, tidak mau diatur-atur.

Kini hal tersebut berbanding terbalik. Menurut Rizal Ramli, di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnisnya. Ironinya, kata Rizal Ramli, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis meski harus mengorbankan rakyat.

Pasalnya, Rizal Ramli menduga, praktik bisnis yang dilakukan oligarki tidak lepas dari lemahnya pemerintah yang "disponsori" saat pemilihan presiden. Oleh sebab itu, kebijakan negara pun dapat dikendalikan oligarki akibat politik balas budi.

"Misalnya perpanjangan konsesi pertambangan 20 tahun, dari UU Minerba di Omnibus Law bernilai ratusan miliar dolar, penghapusan royalti batu bara yang berpotensi hilangnya pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, kerugian kesejahteraan buruh di UU Omnibus dan sebagainya," ungkap Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, oligarki berhasil memperkaya dirinya puluhan kali jika yang berkuasa bisa diatur kebijakannya. Apalagi, didukung sistem otoriter, UU ITE, sehingga kritik terhadap kebijakan bisa diredam.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: