Gak Mempan Ditegur PDIP, Albertus Tetap Dukung Ganjar: Makin Ditekan, Kami Makin Melawan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Albertus Sumbogo mengaku mendapat teguran dari DPP PDIP menyusul sikapnya yang terang-terangan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Melansir JPNN.com, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo, Jateng, itu menjelaskan sikapnya usai mendapat teguran dari DPP PDIP.

Baca Juga: PDIP Dikuliti Pengamat, Konflik Bambang Pacul dan Ganjar Pranowo Dianggap Hanya Settingan

"Saya diperingatkan secara lisan terkait dengan kedudukan struktural saya di DPC PDIP Kabupaten Purworejo," kata Albertus Sumbogo melalui layanan pesan, Senin (18/10).

Namun, dia mengaku tidak akan berhenti mendukung Ganjar sebagai capres meskipun ada teguran lisan dari DPP PDIP. Sumbogo mengaku bakal membuat struktur gerakan demi memuluskan jalan Ganjar menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Makin kami ditekan, kami akan makin melawan," kata dia.

DPP PDIP memanggil Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo lantaran mendeklarasikan kelompok sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih itu mengingatkan PDIP memiliki komitmen berdasarkan keputusan Kongres untuk menunggu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memilih calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kami panggil untuk klarifikasi yang bersangkutan," kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/10).

Menurut dia, PDIP telah mengamanatkan soal capres-cawapres diputuskan sepenuhnya oleh Megawati. DPP PDIP juga sudah menginstruksikan dan kerap mengingatkan agar kader partai tak terlibat dalam deklarasi-deklarasi kelompok sukarelawan pendukung capres-cawapres.

"Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kader partai," kata Komaruddin.

Lebih lanjut, Komaruddin mengatakan semua kader dan pengurus partai terikat mutlak dengan keputusan Kongres. Oleh karena itu, setiap kader PDIP, termasuk publik untuk bersabar menunggu keputusan akhir. Sebab, keputusan mengenai capres-cawapres memerlukan proses kontemplasi.

"Tentu jika tak melaksanakan aturan, akan didisiplinkan," kata Komaruddin.