Soroti Capaian Vaksinasi dan Pelonggaran PPKM, Guru Besar IPB: Bahayakan Kapasitas Fiskal

Soroti Capaian Vaksinasi dan Pelonggaran PPKM, Guru Besar IPB: Bahayakan Kapasitas Fiskal Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Guru Besar Ekonomi IPB Didin S. Damanhuri menyoroti kebijakan pemerintah terkait vaksinasi dan pelonggaran PPKM. Pasalnya, dua hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemulihan ekonomi negara.

"Game changer-nya itu kan vaksinasi. Dari target 70%, sekarang ini baru tercapai 31%. Sudah bekerja hampir satu tahun. Memang pemerintah berusaha terus meningkatkan jumlah vaksinasi, tapi datanya belum mendukung," kata Didin dalam diskusi virtual Narasi Institue, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: 2030, Ekonomi RI Tembus Peringkat Tujuh Besar Dunia, Ini Kuncinya

Di sisi lain, ia melihat pelonggaran pembatasan sosial telah terjadi di mana-mana, seperti rumah ibadan, mal, hingga jalan publik. "Kini orang-orang sudah berdempetan kembali. Di Jabodetabek atau Jawa pada umumnya, euforianya seperti kita ini sudah mendekati normal," paparnya.

Menimbang hal ini, Didin mengimbau pemerintah perlu kembali menegaskan akan pentingnya protokol kesehatan. Sebab, pertumbuhan ekonomi juga turut bergantung pada kondisi pandemi.

Misalnya, terkait penyerapan tenaga kerja. Didin menjelaskan, data Kementerian Tenaga Kerja mencatat terdapat 2,9 juta tenaga kerja baru tiap tahunnya. Sementara, berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), jumlah orang yang menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) nyaris mencapai 15 juta.

Permasalahan juga terlihat pada sektor UMKM. Kendati dikatakan Indonesia memiliki sekitar 70 juta UMKM, Didin menyatakan bahwa jumlah UMKM yang maish aktif hanya sekitar 40%.

"Angka itu berdasarkan berbagai sumber webinar sebeulumnya. Padahal, kita tahu 99,98% struktur dunia usaha kita itu terdiri dari UMKM," tambah Didin.

Mengingat beragam kondisi tersebut, menurut Dindin, hal itu akan turut berdampak pada kapasitas fiskal. "Persoalannya kalau pandemi paling optimis satu tahun lagi, game changer dengan vaksinasi 1 dan 2, apalagi kalo mau booster, dsb. Ini kan pertanyaannya jadi mengarah ke kapasitas fiskal negara," ujar Didin.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini