Pakar Hukum Tata Negaa Sentil Keras Pemerintah Jokowi: Makin Korup Negara

Pakar Hukum Tata Negaa Sentil Keras Pemerintah Jokowi: Makin Korup Negara Kredit Foto: Biro Pers, Sekretariat Presiden

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan kembali sentil Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang pemberantasan korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Refly Harun saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk 'Evaluasi kinerja 2+5 Tahun Pemerintahan Jokowi' pada Sabtu, 22 Oktober 2021.

Refly Harun menilai, bahwa Pemerintahan Jokowi telah gagal sekaligus menjadi penghalang dalam menegakkan pemberantasan korupsi. Baca Juga: Ngebet Jodohin Jokowi-Prabowo, Alasan Jokpro Terkuak Seterang-terangnya, Ternyata Demi...

"Kalau ukurannya pemberantasan korupsi, pemerintahan ini tidak hanya gagal total, tapi justru menghalangi upaya pemberantasan korupsi," tegas Refly Harun.

Pasalnya, menurut Refly Harun, di dalam pemberantasan korupsi era Jokowi ada oligarki bisnis.


"Karena (di dalamnya) ada oligarki bisnis, tidak hanya dipimpin Jokowi," jelas Refly Harun.

Menurut Refly Harun, bahwa salah satu cara untuk keluar dari lingkaran permasalahan di pemerintahan Jokowi saat ini adalah dengan menghapus presidential treshold 20 persen dalam rangka memerangi oligarki.

"Solusinya keluar dari oligarki politik bisnis, salah satunya menghapus presidential threshold," ungkapnya.

Investasi terbaik ialah investasi leher ke atas. Yuk, tingkatkan kemampuan dan keterampilan diri Anda dengan mengikuti kelas-kelas di WE Academy. Daftar di sini.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di GenPI Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini