Ngamuk, Erdogan Minta 10 Duta Besar Negara Ini Angkat Koper!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Turki Tayyip Erdogan marah besar dan telah perintahkan Kementerian Luar Negeri untuk mengusir 10 duta besar negara-negara Barat persona non grata  (sudah tidak diterima) karena mereka mendesak pembebasan tokoh filantropis Osman Kavala.

"Saya sudah memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri dan mengatakan yang harus dilakukan adalah 10 dubes angkat koper," kata Erdogan saat berpidato, Sabtu (23/10).

Pengusiran terhadap 10 duta besar itu, yang tujuh di antaranya mewakili pemerintahan negara-negara sekutu Turki di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Tentunya ini akan menjadi keretakan diplomatik paling parah dengan pihak Barat selama 19 tahun Erdogan berkuasa.

Baca Juga: Erdogan Mau Hak Turki Perkuat Pertahanannya Jangan Diusik, Amerika Dongkol Lagi

Kavala telah empat tahun ditahan di penjara. Ia didakwa mendanai serangkaian protes di seluruh negeri Turki pada 2013, juga dianggap terlibat dalam percobaan kudeta pada 2016.

Kavala membantah dakwaan-dakwaan tersebut dan ia tetap ditahan selama persidangan terhadapnya bergulir.

Duta-duta besar tersebut kemudian dipanggil oleh Kemlu Turki, yang menyebut pernyataan bersama itu sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.

"Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Begitu mereka tidak tahu dan tidak mengerti Turki, mereka harus pergi," katanya di depan massa di kota bagian barat laut, Eskisehir.

Baca Juga: Gawat, Dialog Berjam-jam Erdogan-Putin Ternyata Berakhir Sangat Mengecewakan karena...

Kedutaan AS, Jerman, dan Prancis maupun Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Erdogan sebelumnya mengatakan bahwa berencana bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada KTT G20 di Roma pekan depan.

Kemlu Norwegia, sementara itu, mengatakan bahwa kedutaannya di Ankara belum menerima pemberitahuan dari pihak berwenang Turki soal pengusiran.

"Duta besar kami belum melakukan sesuatu yang bisa dikenai pengusiran," kata kepala komunikasi Kemlu Norwegia, Trude Maaseide, kepada Reuters melalui surel.