Kudeta Sudan, Demonstrasi Kian Sulit Dibendung Setelah Militer Berkuasa

Warta Ekonomi, Khartoum -

Para pengunjuk rasa yang membangkang tetap berada di jalan-jalan Sudan setelah angkatan bersenjata negara itu melancarkan kudeta militer.

Dengan melantunkan dan mengibarkan bendera, mereka memblokir jalan-jalan di ibu kota Khartoum dan di seluruh negeri setelah pengambilalihan itu.

Baca Juga: Sudan Kudeta, Pemerintahan Bubar Usai PM Ditangkap, Kepala Militer: Angkatan Bersenjata Bereskan...

Pada Senin (25/10/2021), melansir BBC, pemimpin kudeta Jenderal Abdel Fattah Burhan membubarkan pemerintahan sipil, menangkap para pemimpin politik dan menyerukan keadaan darurat.

Tentara melepaskan tembakan ke arah massa dan dilaporkan menewaskan sepuluh orang.

Kudeta tersebut menuai kecaman global. Para diplomat mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada Selasa untuk membahas krisis tersebut.

Jenderal Abdel Fattah Burhan berusaha membenarkan pengambilalihan itu dengan menyalahkan pertikaian politik. Pasukan dilaporkan pergi dari rumah ke rumah di Khartoum untuk menangkap penyelenggara protes lokal.

Bandara kota ditutup dan penerbangan internasional ditangguhkan. Internet dan sebagian besar saluran telepon juga mati.

Staf Bank Sentral dilaporkan mogok, dan di seluruh negeri dokter dikatakan menolak bekerja di rumah sakit yang dikelola militer kecuali dalam keadaan darurat.

Para pemimpin sipil dan rekan-rekan militer mereka telah berselisih sejak penguasa lama Omar al-Bashir digulingkan pada 2019.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan tindakan militer "adalah pengkhianatan terhadap revolusi damai Sudan". AS telah menghentikan bantuan $700 juta (£508 juta).

Setelah malam protes, demonstran tetap di jalan-jalan pada Selasa pagi, menuntut kembalinya pemerintahan sipil.

"Aturan sipil adalah pilihan rakyat," teriak mereka sambil mendirikan barikade pembakaran ban. Banyak wanita juga ambil bagian, meneriakkan "tidak pada aturan militer".

Protes berlanjut meskipun pasukan menembaki demonstran pada hari Senin.

Seorang pengunjuk rasa yang terluka mengatakan kepada wartawan bahwa dia ditembak di kaki oleh tentara di luar markas militer, sementara pria lain menggambarkan militer menembakkan granat kejut pertama, kemudian peluru tajam.

"Dua orang meninggal, saya melihat mereka dengan mata kepala sendiri," kata Al-Tayeb Mohamed Ahmed. Serikat dokter Sudan dan kementerian informasi juga menulis di Facebook bahwa penembakan fatal terjadi di luar kompleks militer.

Gambar dari sebuah rumah sakit di kota itu menunjukkan orang-orang dengan pakaian berlumuran darah dan berbagai luka.

Para pemimpin dunia telah bereaksi dengan waspada terhadap berita pengambilalihan militer.

AS telah bergabung dengan Inggris, Uni Eropa, PBB dan Uni Afrika, di mana Sudan adalah salah satu anggotanya, dalam menuntut pembebasan para pemimpin politik yang sekarang berada di bawah tahanan rumah di lokasi yang tidak diketahui.

Di antara mereka adalah Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan istrinya, bersama dengan anggota kabinetnya dan pemimpin sipil lainnya.

Wartawan BBC Arab Mohamed Osman melaporkan dari ibu kota bahwa unit keamanan khusus militer pergi ke rumah perdana menteri pada Senin pagi, dan mencoba membujuk Hamdok untuk menyetujui kudeta, tetapi dia menolak.

Perjanjian antara para pemimpin sipil dan militer yang ditandatangani pada 2019 dirancang untuk mengarahkan Sudan menuju demokrasi tetapi telah terbukti rapuh dengan sejumlah upaya kudeta sebelumnya, yang terakhir lebih dari sebulan yang lalu.

Jenderal Abdel Fattah Burhan, yang merupakan kepala dewan pembagian kekuasaan, mengatakan Sudan masih berkomitmen untuk transisi ke pemerintahan sipil, dengan pemilihan yang direncanakan pada Juli 2023.