Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto terkait kekosongan Jubir presiden dan sindiran Hasto dengan menyebut komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal.
Menurut Kamhar, kekosongan posisi Jubir Presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca Juga: Undang Mahasiswa Kaji Perbandingan Jokowi-SBY, Hasto Sentil Suara Demokrat Pernah Naik 300%
"Kami akan menghargai dan menghormati keputusan Presiden Jokowi siapapun nantinya yang akan dipilih dan ditugaskan menempati posisi tersebut, termasuk jika Hasto yang mendapatkan penugasan tersebut," kata Kamhar, kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
Terkait pernyataan Hasto bahwa Komunikasi politik Presiden tak bisa hanya dengan mengarang lagu, jika memang dialamatkan untuk Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Kamhar menilai Hasto dalam keadaan tidak nyaman.
"Jika dialamatkan ke Pak SBY, hanya makin menegaskan bahwa Hasto insecure dan gagal move on. Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya," kata Kamhar.
Dia menambahkan, dulu di masa Pemerintahan SBY, tak pernah partai pemenang menghakimi atau menjelek-jelekkan pemerintahan sebelumnya, yakni Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri.
"Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen bangsa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi persoalan yang ada, bukan malah sebaliknya," ujar Kamhar.
Namun, Demokrat tetap berusaha berbaik sangka. Menurut Kamhar, tidak pas apabila pernyataan Hasto itu ditujukan ke SBY.
Meski memang benar bahwa SBY memiliki karya tulis berupa buku dan juga menciptakan lagu, saat ini SBY juga kerap membuat lukisan. Hal itu, menurut Kamhar, adalah bakat luar biasa sekaligus tanda keseimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang optimal dari SBY.
"Menjadi tak relevan sindiran Hasto jika dikaitkan dengan keberadaan Jubir kepresidenan," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons lowongnya posisi juru bicara Presiden Jokowi sepeninggal Fadjroel Rachman yang resmi dilantik sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan. Menurut Hasto, ada tidaknya jubir berada di tangan presiden.
"Ada-tidaknya jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa, 26 Oktober 2021.
Ia menyatakan, Jubir Presiden harus benar-benar memahami suasana batin Jokowi. Hasto menyebut jubir harus mampu memberikan penjelasan ke publik.
"Sekiranya Presiden mengangkat jubir, jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara," ujarnya.
Namun jika Jokowi tak mengangkat jubir, para menteri bisa membantu untuk bertindak sebagai jubir. Hasto mengatakan bahwa menteri menguasai programnya masing-masing.
"Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
