OJK: Industri Syariah Harus Sentuh Masyarakat Miskin

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad mengatakan industri keuangan syariah harus menyentuh lapisan masyarakat miskin agar masalah kesenjangan sosial dapat teratasi.

"Industri keuangan syariah harus membuka akses seluruh lapisan masyarakat terutama yang di bawah. Apalagi, selama ini ada keluhan mereka belum mendapatkan akses," katanya di Surabaya, Jatim, Rabu (5/11/2014).

Hadir dalam bincang nasional tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, serta para tokoh dan pengasuh pondok pesantren seperti Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid.

Muliaman mengatakan industri keuangan syariah bisa mengatasi masalah kesejahteraan maupun kemiskinan dan kesenjangan sosial yang saat ini terlihat jelas di kawasan pedesaan maupun perkotaan dengan membuka akses tersebut.

"Kesejahteraan bisa didapatkan dengan membuka akses keuangan dan industri yang menjadi inklusif tidak hanya memudahkan pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Rasanya kita perlu konsep Islamic micro finance," tuturnya.

Muliaman mengatakan konsep pemberian kredit bagi pembiayaan industri mikro yang telah ada bisa disempurnakan agar lebih syariah dan implementasinya tidak keliru serta bermanfaat untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut dia, peran lembaga pondok pesantren sangat besar untuk memberikan pendampingan agar program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan akses masyarakat miskin kepada sistem perbankan makin baik.

"Membuka akses keuangan itu penting, tapi harus diikuti dengan pemberdayaan agar uang itu bermanfaat. Dengan dukungan santri menjadi agen perubahan maka pemberdayaan masyarakat tidak terpisah dari financial inclusion," ucapnya.

Selain itu, Muliaman menambahkan industri keuangan syariah memiliki tantangan agar mampu memanfaatkan potensi kelas menengah yang jumlahnya makin tumbuh signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Industri harus membuka layanan keuangan untuk kelas menengah yang berpendidikan baik, mempunyai pekerjaan tetap, dan tinggal di kota besar. Mereka perlu sumber pembiayaan investasi alternatif. Tidak hanya sekadar deposito dan giro," tukasnya.

Tantangan lainnya, kata Muliaman, adalah mendorong keterlibatan industri syariah dalam pembiayaan infrastruktur jangka panjang agar makin bermanfaat untuk program pemberdayaan masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

"Pembiayaan untuk keperluan jangka panjang seperti infrastruktur bandara, jalan tol, dan pelabuhan bisa dijawab dengan keuangan syariah, tapi ini memerlukan strategi tersendiri," pungkasnya. (Ant)