Moeldoko Diusir Massa di Kampung Halaman Ganjar Pranowo: Pelanggar HAM Tidak Boleh Diberi Ruang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mendapat perlakuan tak mengenakan ketika menghadiri aksi kamisan yang digelar di kampung halaman Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tepatnya aksi itu dilangsungkan di Taman Signature, Semarang, Kamis  (18/11/2021).

Moeloko diusir Massa aksi kamisan ketika dirinya hendak menyampaikan sesuatu, namun baru saja memegang mikrofon, salah satu peserta langsung mencelanya, dia tak rela Moeldoko diberi kesempatan berbicara pada kesempatan itu.

"Ini panggung rakyat, pelanggar HAM tidak boleh diberi ruang, oligarki jangan diberi ruang," kata salah seorang dalam video yang diunggah pengacara LBH Semarang, Cornel Gea, Kamis (8/11/2021).

Baca Juga: Mas Ganjar Pranowo Jangan Buru-buru Pindah dari PDIP, Pertimbangannya...

Moeldoko dalam video itu tampak terdiam mendengarkan keberatan peserta aksi. Usai peserta aksi itu melontarkan protes Moelodoko yang terlihat masih memegang mikrofon mencoba untuk memberi penjelasan.

"Ya, teman-teman sekalian," kata Moeldoko mengawali pembicaraannya.

Belum selesai berbicara, mantan Panglima TNI ini kembali dipotong oleh massa.

"Kami bukan teman bapak. Sudah pak, kami tidak mau bapak ngomong di sini. Kami tidak percaya," seru massa.

Suasana pun kian memanas. Massa terus meneriaki Moeldoko dan rombongan. Melihat suasana makin ramai, Moeldoko besera rombongan pun meninggalkan lokasi tampa banyak bicara.

Cornel Gea menjelaskan, aksi Kamisan tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.00 WIB, Moeldoko, Hendardi, dan Komnas HAM dikawal oleh aparat kepolisian mendatangi massa aksi.

"Mereka mau nyuri panggung, minta mic dan bicara. Waktu Moeldoko pegang mic dan bicara, massa aksi langsung menolak dan menyuruh mereka segera pergi," jelasnya.

Ia beralasan, pengusiran Moeldoko dan rombongan dilakukan karena aksi Kamisan Semarang merupakan panggung rakyat untuk berbicara.

"Moeldoko, Hendi dan Komnas HAM jelas tau seluruh rangkaian pelanggaran hak warga, lebih baik mereka segera kerjakan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak warga," tegasnya.