Terkuak! Jepang Diperingatkan Human Rights Watch Jangan Lakukan Pertukaran Militer dengan Myanmar

Warta Ekonomi, Tokyo -

Human Rights Watch (HRW) mendesak Jepang pada Senin (20/12/2021) untuk menghentikan program studi militer di luar negeri. Pasalnya, banyak taruna dari Myanmar menerima pelatihan tempur dari militer Jepang.

"Sangat mengejutkan bahwa Jepang memberikan pelatihan militer kepada taruna Myanmar pada saat yang sama ketika angkatan bersenjatanya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyat Myanmar," kata HRW dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.

Baca Juga: PM Kamboja yang Temui Junta Myanmar Tunjuk Utusan Khusus ASEAN

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Jepang, yang mengelola Akademi Pertahanan Nasional, tidak segera berkomentar atas pernyataan HRW.

Namun demikian, sejak kudeta Februari di Myanmar, Jepang telah memotong bantuan baru dan meminta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Tapi kelompok hak asasi manusia itu telah meminta tindakan yang lebih keras seperti sanksi ekonomi.

Kedua negara memiliki program pertukaran akademik, di mana delapan taruna dari militer Myanmar belajar di Akademi Pertahanan Nasional Jepang.

Pada bulan Maret, wakil menteri pertahanan mengatakan kepada Reuters bahwa setiap langkah untuk memutuskan kemitraan dengan militer Myanmar dapat menyebabkan China memenangkan lebih banyak pengaruh.

Program pertukaran untuk taruna dari luar negeri menyediakan kursus yang sama dengan yang diambil oleh taruna Jepang, menurut situs web akademi. Akademi ini mencakup berbagai pelatihan militer dari senjata tempur hingga komando dan operasi dasar.

Pengungkapan tentang hubungan ekonomi dengan militer Myanmar dapat memberi lebih banyak tekanan pada Tokyo dan perusahaan Jepang untuk menghentikannya, menurut kelompok hak asasi manusia.

Jepang telah berusaha untuk menyeimbangkan dukungannya untuk demokrasi Myanmar dengan upayanya untuk melawan pengaruh China di sana, kata para pejabat dan analis.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, mengklaim kecurangan pemilu, dan bulan ini menjatuhkan hukuman empat tahun penjara.

Lebih dari 1.300 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh tentara, kata pengamat independen.

Australia telah menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan Myanmar di bidang non-tempur seperti pelatihan bahasa Inggris dan Selandia Baru telah menghentikan semua kontak militer tingkat tinggi dengan Myanmar.