Diungkap Panglima Andika! Ternyata Ini Sosok yang Perintahkan Oknum TNI Buang Korban Kasus Nagreg

Warta Ekonomi, Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap sosok inisiator pembuang sejoli Handi-Salsabila yang ditabrak di dekat SPBU Nagreg, Kabupaten Bandung dan jasadnya ditemukan di Sungai Serayu.

"Aktor dan sekaligus memberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi termasuk pembunuhan berencana ini adalah Kolonel P," kata Andika setelah meninjau pelaksanaan vaksinasi anak di Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (31/12/2021).

Baca Juga: Didatangi Jenderal TNI, Emosi Habib Bahar: TNI Tidak Perlu Menakut-Nakuti Rakyat

Mantan KSAD itu menyebut temuan itu diperoleh usai Kolonel P, Koptu DA, dan Kopda A dikonfrontir dalam satu pemeriksaan.

"Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terhitung sejak Rabu kemarin tiga tersangka ini sudah dipindahkan ke satu instalasi tahanan militer. Yaitu di tahanan militer di Pomdam Jaya yang smart, tahanan militer tapi di ruangan berbeda," beber Andika.

Penyidik, kata Andika, sejauh ini masih mendalami motif dari Kolonel P cs dalam kasus ini. Sementara rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) Nagreg dan Sungai Serayu dilaksanakan pekan depan.

"Kita semua sudah merencanakan pemberkasan dari penyidik sudah akan selesai hari Kamis besok minggu depan untuk dilimpahkan kepada oditur. Oditur pun juga sudah kita instruksikan karena juga masih di bawah saya, untuk mempercepat proses pemberkasan untuk kemudian kita limpahkan ke pengadilan," paparnya.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dan KASAD Dudung Dikuliti, Ternyata Ada...

Andika menegaskan, masih sangat mungkin bagi ketiganya untuk dikenakan Pasal 340 KUHP sebagaimana yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. Kendati ia mengupayakan agar ketiganya dituntut hukuman seumur hidup.

"Dari tindakannya tadi sudah begitu banyak pasal dan khususnya pasal 340 KUHP itu pembunuhan berencana yang belum lagi pasal-pasal lainnya. Mulai dari Pasal-pasal 328, 333, 338, 340, 359, 55 KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, begitu banyak. Intinya kami akan maksimalkan tuntutan hukuman seumur hidup," tutupnya.