Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pengelolaan Bandara Kualanamu ke India, Said Didu Nggak Nyangka: Sama Saja Jual Aset Negara ke Asing

Pengelolaan Bandara Kualanamu ke India, Said Didu Nggak Nyangka: Sama Saja Jual Aset Negara ke Asing Kredit Foto: Twitter/Said Didu
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengelolaan Bandara Kualanamu disorot Muhammad Said Didu. Mantan sekretaris Kementerian BUMN seperti nggak nyangka.

Ada kesan kaget. Ada juga respons tak percaya. Baginya, ini seperti sebagai penjualan aset melalui jalur belakang.

Baca Juga: Konsesi Kualanamu Diyakini Bakal Kerek Investasi & Perdagangan Indonesia

Pengalihan hak kelola Bandara Kualanamu ke pihak asing dinilai rentan menimbulkan polemik.

Bahkan Said Didu menilai hal ini akan mengancam Indonesia. Ancaman tersebut dinilai sangat masuk akal. 

Maklum, bandara merupakan salah satu pintu perbatasan penting untuk lalu lintas barang maupun orang yang datang dari luar negeri.

Ketika bandara di Indonesia dikelola oleh pihak asing, ada kemungkinan intervensi negara lain dalam penerapan regulasi.

Untuk diketahui, Bandara Kualanamu kini tak lagi sepenuhnya menjadi milik Indonesia setelah sebanyak 49 persen sahamnya dimiliki India.

Meskipun Indonesia memiliki saham lebih besar dua persen dari India yaitu sebanyak 51 persen, tetapi menurut Said Didu negara kini sudah tidak lagi memiliki hak pengelolaan.

Dinilai mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, pengalihan hak kelola Bandara Kualanamu tidak ada bedanya dengan penjualan aset negara kepada pihak asing melalui pintu belakang.

"Kejadian Bandara Kualanmu yang mencari mitra besar-besaran, istilah saya itu cara menjual aset lewat pintu belakang," kata Said Didu dikutip dari YouTube Refly Harun, Rabu (5/1/2022).

Berkaca pada kejadian beberapa tahun yang lalu, ada mekanisme yang serupa terkait dengan pengelolaan peti kemas yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Itu sama persis kejadiannya seperti kerja sama jangka panjang untuk pengelolaan pelabuhan peti kemas Tanjung Priok. Karena itu menguntungkan, maka negara dirugikan," tutur Said Didu.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel:

Video Pilihan