Impor Baja Tak Terbendung, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah memperketat pengendalian kuota impor baja. Pasalnya jika dibiarkan, dikhawatirkan peningkatan impor akan terus berlangsung dan ini akan berakibat pada terganggunya investasi yang sudah dilakukan di industri baja Indonesia.

Adapun berdasakan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor baja pada 2021 sebesar 23% yang semula 3,9 juta ton pada 2020 menjadi 4,8 juta ton di tahun 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI Anggawira pun menyayangkan adanya tren peningkatan impor baja di saat industri baja dalam negeri sedang berupaya meningkatkan kinerjanya.

“Perlu ada ketegasan pemerintah dalam mengatur, Krakatau Steel saat ini juga dalam posisi baik dan makin membaik artinya selama ini pengetatan importasi adalah hal yang baik," tegas Anggawira di Jakarta, kemarin.

Menurut dia ada beberapa hal yang mendorong terjadinya peningkatan impor ini. Di antaranya praktik perdagangan yang tidak adil dengan melakukan dumping dan pengalihan pos tarif.

"Ada upaya-upaya dari importir yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari mekanisme impor yang tidak rela dengan berkembangnya industri baja nasional dan mencari kambing hitam. Ini perlu diklarifikasi oleh BPP Ginsi yang sudah memberikan statement secara terbuka, siapa perusahaan pelat merah yang disebutkan,” tegasnya.

Dalam menghadapi hal ini, Anggawira melanjutkan, produsen baja nasional berharap agar pemerintah memperketat ijin impor untuk produk-produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

Bila tidak segera dilakukan pengendalian kuota impor, maka dikhawatirkan peningkatan impor akan terus berlangsung sampai di 2022 dan ini akan berakibat pada terganggunya investasi yang sudah dilakukan di industri baja Indonesia.

"Jika memang ada hal-hal yang mengupayakan pemerintah melalui kementerian terkait dalam menekan laju importasi baja, lebih baik diungkapkan saja secara terbuka. Ini yang kami harapkan karena dalam situasi sekarang kita perlu upaya bersama dari stakeholder, apalagi di dunia usaha untuk membangun kemandirian industri nasional kita," pungkasnya.