ILUNI UI Mewanti-Wanti Pembangunan IKN Jangan Sampai Mangkrak

Warta Ekonomi, Bandung -

Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mengingatkan agar proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur jangan sampai mangkrak. 

Ketua ILUNI UI, Andre Rahadian mengatakan pembangunan IKN harus berkelanjutan hingga pemerintahan berikutnya. 

“Jangan sampai ini jadi proyek yang tidak bisa diteruskan apalagi ini di akhir permerintahan. Kita harapkan keberlanjutan proyek IKN. Persiapan di awal sudah matang,” kata Andre kepada wartawan dalam acara diskusi daring Forum Diskusi Salemba ke-77 dengan tema “Menelaah Proses Perpindahan Ibu Kota Negara”, Sabtu sore (19/2/2022).

Baca Juga: Isu Dana JHT untuk Pembangunan IKN, Politikus Demokrat Langsung Sigap Mewanti-Wanti

Andre menegaskan komitmen ILUNI UI untuk mengawal proses pemindahan IKN agar berjalan sesuai koridor perundangan dan tujuan pembangunan bangsa.

"ILUNI UI juga siap memberikan masukan, salah satunya melalui policy paper rekomendasi dari diskusi hari ini dan para pakar,"tegasnya.

Adapun, Ketua Policy Center ILUNI UI M. Jibriel Avessina mengatakan ada konsen atas proses kehadiran ibu kota baru. Proses pengesahan undang-undang IKN dinilai begitu cepat. Selain itu, partisipasi dari masyarakat tergolong minim, serta ada polemik atas regulasi. 

Dia meminta dari segi teknis semuanya perlu dicermati dan dikawal secara seksama. Namun, ia juga mengapresiasi semangat pemindahan ibu kota sebagai wujud pola pembangunan Indonesia sentris yang perlu didukung dengan optimal.

"Pembangunan ibu kota baru bukan sekadar hanya urusan teknis saja, tetapi juga upaya menjaga ikatan kohesi kebangsaan kita ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan, berdasarkan argumen permerintah dan tokoh terkait, ia melihat adanya usaha membuat IKN jadi seperti Shenzhen dan Dubai.

Baca Juga: Aturan JHT Terbaru Disebut Disetujui Presiden, Politisi PDIP Langsung Pasang Badan untuk Jokowi

Keinginan ini dipahami karena ada banyak negara yang berharap menjadi global hub dan kota kelas dunia. Padahal, Shenzhen maupun Dubai hanya segelintir dari 5.400 zona ekonomi khusus dalam rupa penetapan kawasan, pembangunan kawasan baru, dan pembangunan kota baru yang sudah terjadi pada 2019.

“Kita tidak pernah dengar 5000-an lainnya, jangan-jangan gagal semua. Yang kita dengar Shenzhen dan Dubai lagi. Jangan-jangan hanya dua kota itu yang jadi pengecualian. Pada akhirnya untuk jadi super global hub seperti yang diinginkan IKN, harus bersaing dengan kota-kota primata plus 5.400 kota ini,” ungkapnya.