Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi, Bisa Menang Pilpres 2024 Bila Diizinkan 3 Periode

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil rilis survei Y-Publica menemukan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 42,3 persen atau tertinggi dari sejumlah tokoh politik lain di Tanah Air. Tingginya elektabilitas tersebut bahkan bisa membuat Jokowi terpilih kembali bila konstitusi memperbolehkan hal itu terjadi.

Karena seperti diketahui konstitusi yang ada saat ini mengatur masa kepemimpinan presiden maksimal hanya dua priode. Jika tak ada perubahan, itu artinya Jokowi tidak bisa maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Baca Juga: Tanah Kampung Akuarium yang Digusur Era Ahok Diserahkan Anies ke Jokowi, Begini Harapan Warganya

Menurut Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, elektabilitas Jokowi tengah berada di puncak tertinggi selama masa kepemimpinan hingga sekarang. Hal itu menjadi kabar positif bagi perjalanan pemerintahan di periode kedua.

Tingginya elektabilitas Jokowi, tambah dia, bahkan mampu mengungguli tokoh politik potensial lain. Mulai dari kalangan kepala daerah, petinggi partai politik, hingga menteri dalam kabinet Jokowi.

"Dengan capaian tersebut Jokowi jauh mengungguli nama-nama yang kerap merajai tiga besar yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo," ujar Rudi.

Lebih dari itu, Rudi pun tidak memungkiri saat ini masyarakat tengah diramaikan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia hal itu mempunyai potensi akan tetapi memicu kontroversi di masyarakat.

Rudi menilai meski elektabilitas maupun kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai angka yang tinggi. Hal itu tidak kemudian secara otomatis mendorong terlaksananya amandemen konstitusi.

Baca Juga: Diungkap Luhut Binsar Pandjaitan! Katanya Indonesia Belum Siap untuk...

"Amandemen konstitusi sah-sah saja dilakukan, selama ditujukan untuk kepentingan yang lebih besar," tegas Rudi.

Karenanya dia berharap agar masyarakat dapat menyikapi setiap hasil survei dengan tenang dan bijaksana. Sehingga nantinya tidak menimbulkan perdebatan yang memicu perpecahan masyarakat