Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tak Mau Menyerah, Cak Imin Kekeh Bakal Loby Ketum Parpol Soal Penundaan Pemilu 2024

Tak Mau Menyerah, Cak Imin Kekeh Bakal Loby Ketum Parpol Soal Penundaan Pemilu 2024 Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa partainya tetap konsisten mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

"Ya masih lah, belum-belum (berubah)," tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Baca Juga: Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi, Bisa Menang Pilpres 2024 Bila Diizinkan 3 Periode

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku akan meloby ketum parpol yang menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Ya tentu, tentu saja (loby-loby)," ujar Cak Imin.

"Kita masih menunggu ketum-ketum. Kalau ketemu ngobrol gitu saja," sambungnya.

Meski begitu, Cak Imin belum mau menginformasikan waktu pertemuannya dengan parpol penolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Rahasia-rahasia," singkatnya.

Cak Imin menegaskan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 masih dalam koridor yang benar. Dia mengaku bakal taat terhadap konstitusi.

"Ya, kita juga taat konstitusi, jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," tuturnya.

Cak Imin merupakan pencetus pertama penundaan Pemilu 2024 di kalangan politikus. Dia mengaku, usulan tersebut disampaikan usai mendengar berbagai masukan dari pelaku UMKM, pengusaha dan analis ekonomi.

Cak Imin mengatakan, latar belakang usulan itu adalah pemulihan ekonomi. Penundaan pemilu akan menjadi momentum perbaikan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Benny Sebut Ritual Kendi di IKN Primitif, Eh Disemprot Budiman Sudjatmiko, Sampai Bawa-Bawa Gereja

"Ya setahun lah maksimal dua tahun,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Idenya kemudian mendapatkan sambutan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Akan tetapi ide mereka mendapatkan tentangan dari partai lainnya.

PDI Perjuangan sebagai pimpinan partai koalisi pemerintahan hingga oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menyatakan tak setuju dengan ide tersebut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: