Sejahterakan Masyarakat, Wapres Ma'ruf Amin Dukung Inisiatif KemenKopUKM Hadirkan Kopontren

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mendukung inisiatif dari Kementerian Koperasi dan UKM yang menghadirkan program pemberdayaan petani melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Pasalnya, hal ini dapat menjadi salah satu upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Menurut Wapres, ketahanan pangan menjadi sangat vital bagi negara manapun di dunia ini, karena makanan berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh populasi dunia.

Baca Juga: Bertolak ke Bandung, Wapres Resmikan Digitalisasi Pertanian dan Tinjau BLK Lembang

"Saya mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebagai salah satu ikhtiar untuk menyejahterakan masyarakat," dalam sambutan Wapres di live streaming dalam acara Korporatisasi Pertanian Dalam Mendukung Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di Ponpes Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3/2022).

Data ketahanan pangan menyebutkan, kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia pada 2020 hanya sekitar 21 hari. Angka tersebut dikalkulasi dari 1,7 juta ton cadangan beras untuk 271 juta penduduk.

"Oleh karena itu pemerintah sangat serius menggarap utusan pangan, termasuk mengalokasikan sekitar Rp76,9 triliun pada 2022 untuk memperkuat ketahanan pangan. Koperasi menjadi jawaban yang tepat bagi terbentuknya korporatisasi petani dan nelayan karena koperasi berbadan hukum dan modal sebagian besar dimiliki oleh anggota," ujar Wapres.

Di tempat yang sama, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa Ponpes Al-Ittifaq di Bandung menjadi role model pembentukan Kopontren dalam mewujudkan program korporatisasi petani.

Program ini dikatakan menjadi bukti konkret pembentukan model bisnis dan ekosistem yang memungkinkan sistem produksi pertanian menjadi lebih produktif dan efisien.

"Pemerintah selama ini pendekatannya dari input pengadaan saja, baik dari pupuk dan lainnya. Kalau kita hanya lakukan pendekatan itu tanpa model bisnis dan ekosistem yang memungkinkan sistem produksi kita yang lebih produktif dan efisien, isu pangan selamanya akan kita hadapi. Makanya konsep korporatisasi pangan itu bagi petani kecil enggak bisa jalan sendirian," kata Menteri Teten.

Menteri Teten menegaskan bahwa pilot project korporatisasi pertanian ini juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung ekosistem Halal Value Chain berbasis Kopontren.

Dengan koperasi, lanjutnya, korporatisasi pertanian mampu dijalankan mulai dari sisi hulu sampai hilir, di mana pembiayaan para petani dapat dilakukan oleh koperasi, penyerapan hasil produksi juga dilakukan koperasi sebagai offtaker, dan memasarkan hasil pertanian juga dilakukan oleh koperasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

Menurutnya, pihaknya memiliki alternatif instrumen pembiayaan kepada koperasi, yakni melalui LPDB-KUMKM yang dapat disinergikan dalam pengembangan ekosistem korporatisasi pertanian.

Baca Juga: Ribut-Ribut Gegara Logo Halal, Dengerin Ya Suara Pak Wapres! Pak Yaqut Tolong Pertimbangkan!

"LPDB-KUMKM dapat masuk mendukung dari sisi pembiayaan kepada koperasi dalam menjalankan bisnisnya," imbuh Menteri Teten.