Pemerintah Dorong Pengembangan Program, Agar Masyarakat Terhindar dari Kemiskinan Ekstrim

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebagai wujud usaha pemerintah dalam mendorong pengembangan program berbasis masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ford Foundation.

Menurut hasil riset The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) UNFCCC, perubahan iklim pada dekade berikutnya akan menyebabkan 32-132 juta masyarakat menuju kemiskinan yang ekstrim.

Baca Juga: BPDLH Fix Bekerja Sama dengan Ford Foundation untuk Mendorong Pengembangan Nasional

Dari angka tersebut, masyarakat yang paling banyak terdampak adalah masyarakat pedesaan yang hidupnya bergantung pada sektor yang mudah terekspos oleh risiko iklim, seperti pertanian, perikanan dan ekowisata. Oleh karena itu perlu adanya kehadiran pemerintah dalam menanggulangi risiko dan dampak dari perubahan iklim yang terus terjadi.

"Melalui mekanisme pendanaan lingkungan hidup yang ada, diharapkan dapat digunakan untuk mendorong kolaborasi multi-pihak yang efektif sehingga pencapaian target penurunan emisi dan komitmen pembangunan rendah karbon dapat dipercepat. Melalui program kerja sama antara filantropi Ford Foundation dan BPDLH, perbaikan lingkungan yang diharapkan terjadi akan menciptakan ekosistem usaha lokal yang berkelanjutan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Djoko Hendratto, Direktur Utama BPDLH, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Bank DBS Indonesia Tingkatkan Upaya Keberlanjutan dalam Mengelola Jejak Lingkungan

Sementara itu, untuk rencana jangka panjang, pemerintah juga telah mengumumkan komitmennya untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan penganggaran hijau, serta melakukan inovasi untuk mencari sumber pendanaan lain guna mencapai target penurunan emisi GRK di Indonesia.