Nahloh, Luhut Ditodong untuk Buka Big Data soal Penundaan Pemilu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rabu (30/3/2022). Kedatangan mereka untuk berkirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk meminta data 110 juta pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

"Pada hari ini ICW resmi mengirimakn surat keterbukaan informasi publik kepada saudara Luhut Binsar Pandjaitan perihal pernyataannya tentang Big Data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu 2024," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. 

Baca Juga: Diteriaki Jokowi Tiga Periode, Siapa Sangka Begini Reaksi Luhut Binsar Pandjaitan

Menurutnya, sebagai pejabat publik Luhut harus terbuka terkait pernyataan yang disampaikannya. 

"Karena setiap informasi yang  disampaikan oleh pejabat publik yaitu saudara Luhut berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan dan untuk apa dilakukan," jelas Kurnia 

ICW juga mempertanyakan terkait kewenangan Luhut berbicara terkait penundaan Pemilu 2024. 

"Kami mencermati sejumlah aturan perundang-undangan yang  mengatur tentang Kemenko Marves tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik, sehingga ini menjadi konsen ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh suadara Luhut," tegas Kurnia. 

Baca Juga: Analisis Rocky Gerung Soal Indonesia Ngeri, Sampai Singgung-Singgung Soal Anjing

Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu menjadi bola liar di kalangan elit politik dan pemerintah. Bahkan Luhut Binsar pernah mengklaim ada ratusan jutaan orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengatakan bahwa ratusan juta orang itu menginginkan presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya.