Soal Ramadan, MUI Sebut Mau Aman Dunia Akhirat Ikuti Pemerintah, Muhammadiyah: Belum Puasa Malah...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons kontroversi pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis yang mengimbau masyarakat mengikuti pentapan awal puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah versi pemerintah bila ingin aman dunia akhirat.

Haedar menyatakan MUI sebagai organisasi keagamaan milik publik seharusnya lebih bijaksana dan tidak melayangkan pernyataan kontroversi bernada penghakiman terkait perbedaan itu.

Baca Juga: Menag Yaqut Terbitkan Surat Edaran, Isinya Ada yang Atur Materi Ceramah Saat Ramadan!

“Nanti, sebelum puasa dimulai malah bisa-bisa sudah batal puasanya, karena mencela dan menghakimi perbedaan ijtihad dengan otoritas keagamaan yang monolitik, padahal setiap ijtihad hatta yang dilakukan atasnama pemerintah pun terbuka untuk benar atau salah,” kata Haedar dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Sabtu, 2 April 2022.

Ia menilai, perbedaan awal puasa masih akan terus terjadi lantaran Islam belum memiliki kalender tunggal secara global.

Muhammadiyah, kata dia, sudah sejak jauh-jauh hari mengusulak kalender global yang disepakati tersebut.

“Kini yang diperlukan sikap toleran, rendah hati, dan bijaksana dari semua warga Muslim dan pemerintah maupun para pihak lainnya. Tidak perlu heboh dan saling menyalahkan, apalagi bikin pernyataan-pernyataan yang menghakimi disertai sikap merasa benar sendiri,” kata dia.

Sebelumnya, Cholil Nafis membuat pernyataan kontroversi dengan menyebutkan bila ingin selamat dunia akhirat agar mengikuti 1 Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah pada Minggu, 3 April 2022.

Dalam acara yang disiarkan Metro TV pada Jumat, 2 April 202, ia semula mengajak masyarakat menghargai perbedaan awal puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah. Ia menejlaskan pemerintah telah menentukan awal puasa pada Minggu, 3 April 2022, berdasarkan acuan wujudul hilal 2 derajat.

Namun lantaran terdapat perubahan acuan wujudul hilal menjadi 3 derajat, maka penetapan awal puasa versi pemerintah dan Muhamadiyah berbeda. Padahal, jika menggunakan acuan sebelumnya, maka tidak ada perbedaan antara awal puasa versi pemerintah dan Muhammadiyah.

Hanya saja, dalam pernyataan lanjutannya, Cholil Nafis mengimbau apabila tidak yakin, masyarakat diminta mengikuti 1 Ramadan berdasarkan keputusan pemerintah.

Baca Juga: PA 212 Panas! Nama Panglima TNI Disebut, Peringatkan Kebangkitan PKI dan Komunis!

“Kalau mau kita lebih aman dunia dan akhirat ikutlah pemerintah. Ketentuan hakim itu bisa memutus perbedaan antara kita, dan akan bertanggung jawab dunia dan akhirat,” ujarnya.