Putin Peringatkan Ancaman Krisis Pangan Dunia jika Barat Tak Segera Cabut Sanksi

Warta Ekonomi, Moskow -

Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan otoritas agar mengawasi ekspor pangannya ke negara-negara yang memusuhinya. Menurut pernyataannya pada Selasa (5/4/2022), sanksi Barat telah memicu krisis pangan dunia dan melonjaknya harga energi.

Dilansir dari Reuters, sanksi Barat akibat invasi Putin pada 24 Februari di Ukraina telah menjerumuskan Rusia ke krisis ekonomi terburuknya sejak Uni Soviet tumbang pada 1991. Meski begitu, pemerintah Rusia yakin dampak sanksi tersebut terhadap dunia bisa jauh lebih signifikan.

Baca Juga: Presiden Amerika Desak Vladimir Putin Diseret ke Pengadilan Kejahatan Perang

Menurut orang nomor satu di Kremlin tersebut, harga energi yang meroket ditambah langkanya pupuk akan mendorong Barat untuk mencetak uang guna membeli pasokan. Ini dapat mengakibatkan negara-negara miskin kekurangan pangan.

"Mereka pasti akan memperburuk rawan pangan di wilayah termiskin di dunia, memicu gelombang baru migrasi, dan mendorong harga pangan meroket lagi. Dalam kondisi saat ini, kelangkaan pupuk di pasar dunia tak bisa dihindari. Kita harus lebih berhati-hati dengan pasokan pangan di luar negeri, terutama memantau ekspor ke negara-negara yang memusuhi kita," perintahnya.

Pekan lalu, salah satu sekutu Putin memperingatkan kalau Rusia bisa saja membatasi pasokan produk pertanian dengan memprioritaskan negara-negara 'sahabat'.

Rusia merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia dan memasoknya terutama ke Afrika dan Timur Tengah.

Negara itu juga menjadi produsen utama pupuk yang mengandung kalium, fosfat, dan nitrogen, nutrisi utama untuk tanah dan tanaman. Lebih dari 50 juta ton pupuk diproduksi Rusia per tahun, 13 persen dari total dunia.

Menurut Putin, sanksi Barat telah mengganggu logistik pasokan pupuk dari Rusia dan Belarusia. Sementara itu, harga gas alam yang lebih tinggi menyebabkan produksi pupuk di Barat lebih mahal.

Kepada Eropa, Putin memperingatkan tak akan tinggal diam kalau mereka sampai menasionalisasi aset Rusia. Ia pun menyindir tindakan tersebut sebagai 'senjata bermata dua'.