Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Biar Nggak Lupa Silakan Dicatat, Ini Daftar 'Pembantu' Jokowi yang Berisik Soal Penundaan Pemilu

Biar Nggak Lupa Silakan Dicatat, Ini Daftar 'Pembantu' Jokowi yang Berisik Soal Penundaan Pemilu Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (6/4/2022), akhirnya tegas melarang jajaran menterinya berbicara penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. dilansir laman Republika.co.id, ada sejumlah menteri yang tercatat pernah menyinggung atau menyuarakan penundaan pemilu, antara lain:

1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

Usulan Bahlil agar pemilihan presiden diundur dengan otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo mendapat sejumlah kritik. Bahlil menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Jokowi diperpanjang untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan pascapandemi.

Kritikan itu datang dari pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. Dia pun meminta Bahlil fokus kerja mencari investasi sebanyak-banyaknya, tak perlu mengusulkan pemilu diundur.

"Sudahlah kalau menteri seharusnya tidak masuk ke ranah yang bukan pekerjaanya. Kalau mau nyenengin Pak Jokowi, kerja saja datangkan banyak investasi, ciptakan banyak peluang kerja di Indonesia," ujar Hendri Satrio menyindir Bahlil pada Rabu (12/1/2022) lalu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin juga turut mengkritisi munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh Bahlil. Dia memandang, motif ekonomi mestinya bukan jadi alasan memperpanjang jabatan Presiden. 

Baca Juga: Nah! Tito Benarkan Opung Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina APDESI yang Teriak Jokowi 3 Periode

"Tetapi, yang harus dipahami adalah kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat," kata Sultan, Rabu (12/1). 

Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani juga menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur. Dia hanya menjawab singkat soal pernyataan tersebut.

"Coba tanya ke Pak Bahlil," kata Puan singkat yang kemudian meninggalkan kerumunan wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Dalam sebuah siniar di Youtube, Luhut menyebut memiliki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait Pemilu 2024. Ia mengeklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.

Menurut Luhut, Jokowi sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel:

Video Pilihan