Tolak Penundaan Pemilu dan Tiga Periode Itu Lewat Aksi Nyata, Mohon Diingat Betul Pak Jokowi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tensi panas politik di Indonesia meningkat akhir-akhir ini. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun 3 periode makin menyeruak seakan tiada tentu kapan bisa berhenti.

Bagaimana tidak, orang-orang lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa waktu terakhir ini mulai dari ketua umum partai, menteri, bahkan perhimpunan atau perkumpulan sudah berani terang-terangan menyuarakan isu tersebut.

Belum lagi bicara soal Luhut Binsar Pandjaitan yang main klaim soal big data pendukung penundaan pemilu.

Bak gayung bersambut setelah banyak desakan salah satunya dari mahasiswa, Jokowi pun mengambil sikap dengan tegas di hadapan para menterinya untuk “mengharamkan” mereka ikut-ikutan membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Meski diapresiasi, sikap Jokowi ini dinilai sudah sangat terlambat mengingat banyaknya dampak yang ditumbulkan serta terkesan tegas ke menterinya saja dan meinumbulkan kecurigaan lanjutan.

belum lagi kenyataan sudah banyak perhimpunan atau perkumpulan yang ikut-ikutan menyuarakan wacana ini.

Inilah yang dijelaskan oleh Achmad Nur Hidayat MPP Pakar Kebijakan Publik dan Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta.

Baca Juga: “Meledak-ledak” ke Menterinya Soal Penundaan Pemilu, Sikap Jokowi Dirasa Sudah Terlambat, Simak!

“Statement dari presiden Jokowi ini dirasa sangat terlambat sehingga publik pun bertanya-tanya apakah karena sudah tercium dan mendapat reaksi keras dari masyarakat terutama mahasiswa, ataukah karena beliau benar-benar tidak setuju dengan wacana tersebut sejak awal,” jelas Achmad sebagaimana dalam keterangan pers tertulis yang wartaekonomi.co.id, dikutip Jumat (8/4/22).

Khusus isu penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan atau 3 periode, Achmad pun menyoroti sikap Jokowi yang menurutnya lebih kearah menunggu momentum.

Achmad menyoroti betul bagaimana rekam jejak Jokowi dalam menyampaikan sikap pada maslah yang menyangkut banyak hajat untuk masyarakat serta jalannya pemerintah di bawah kepemimpinanya tak terkecuali soal penundaan pemilu dan tiga periode.