Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tak Disangka! Optimalisasi Belanja Kementerian, Kemenparekraf dan Kemenkes Lebihi Target Awal!

Tak Disangka! Optimalisasi Belanja Kementerian, Kemenparekraf dan Kemenkes Lebihi Target Awal! Kredit Foto: Kemenparekraf
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno menyatakan bahwa Kementerian yang dia pimpin kini sudah mampu membelanjakan anggarannya untuk membeli produk dalam negeri termasuk UMKM mencapai 85% Jumlah ini melampaui target 70% yang ditetapkan meskipun Presiden Joko Widodo menginstruksikan belanja produk barang dan jasa dalam negeri oleh kementerian lembaga minimal 40%.

"Jika kita betul sudah ada transaksi Rp539 triliun yang melalui LKPP ini, maka akan menambah geliat ekonomi kita 2% dan tambahan lapangan kerja 2 juta. Untuk itu perlu kita perkuat dari sisi suplai chain-nya," ucap Sandiaga pada acara Business Matching tahap kedua, di Jakarta, Senin (11/4/2022).

Baca Juga: Kemenparekraf: Indonesia Menjadi Pasar Konsumen Halal Terbesar Dunia

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, juga menjelaskan bahwa pihaknya komitmen untuk terus membelanjakan anggaran belanja di Kementeriannya untuk produk UMKM. Dijelaskan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini adalah Rp35,3 triliun. Saat Business Matching di Bali pihaknya membelanjakan Rp11,7 triliun untuk produk dalam negeri dengan mitra UMKM. Jumlah itu setara 33%  dari total pagu yang ditetapkan.

"Presiden kasih target 40% tapi kita minta kalau bisa ditingkatkan dari Rp11,7 triliun menjadi Rp28 triliun. Jadi bukan 40% tapi menjadi 78%  itu bisa membeli produk dalam negeri," kata Budi Gunadi Sadikin.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem e-katalog atau sistem pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa, dulunya membutuhkan delapan proses sehingga banyak menjadi kendala bagi UMKM untuk terdaftar dalam laman LKPP. Akibatnya barang dan jasa produk UMK tidak banyak masuk ke kementerian lembaga.

"Nah sekarang ini prosesnya hanya tinggal dua saja. Dan kami juga sedang perbaiki sistem kami dibantu oleh Telkom untuk memperkuat sistemnya agar bisa beradaptasi dengan pengadaan barang dan jasa yang sekarang ini semakin besar. Kemudian kami juga melakukan integrasi dengan e-katalog lokal sehingga UMKM tidak harus ke Jakarta tapi bisa masuk ke e-katalog pemda," kata Azwar.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: