Jamin Kesejateraan Anak Usia Sekolah Hingga Remaja, Muhadjir Luncurkan Permenko PMK 1/2022

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama dengan Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo serta Kementerian Sosial meluncuran Permenko PMK No.1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR), Selasa (19/4/2022).

Muhadjir mengatakan peluncuran Permenko PMK tersebut sekaligus memperingati Hari Kesehatan Sedunia.

Baca Juga: Muhadjir Dukung Reog Ponorogo Diusulkan jadi Warisan Dunia

"Peluncuran Permenko PMK sekaligus dalam rangka memperingati hari Kesehatan Sedunia yang jatuh tanggal 7 April 2022 yang lalu, yang bertema Our Planet Our Health yang bertujuan mengajak masyarakat menjaga bumi dan manusia agar tetap sehat," kata Muhadjir dalam sambutannya di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

RAN PIJAR ini bertujuan menjamin kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja dalam kehidupan di sekolah hingga perlindungan kesehatan. Dalam kesempatam tersebut, Muhadjir menyampaikan permasalahan-permasalahan yang melandasi peraturan tersebut.

Pertama, terkait permasalahan kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia. Dia menyebutkan 32,0 persen anak usia sekolah dan remaja mengalami anemia, sedangkan sebanyak 58,3 persen anak mengalami aktivitas kurang dan pola makan yang tidak sehat.

Baca Juga: Kunjungi Kawasan Kemiskinan Ekstrem di Belawan Behari, Menko PMK Ajukan Skema Bansos

"Anak usia sekolah dan remaja kita itu 41 persen. Anemia 32,0 persen, aktivitas kurang dan pola makan yang tidak sehat 58,3 persen. Satu dari 10 pemuda usia 15-24 tahun memiliki gangguan mental emosional, dan obesitas umur 7-12 sebanyak 12 persen. Ini berdasarkan data dari Riskesdas 2018," jelasnya.

Bahkan, Muhadjir menyebut menyebutkan 3,2 persen kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). Hal itu disebutkan Muhadjir berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 2019.