Bergemuruh, Ratusan Kendaraan Tempur Jerman Bergerak menuju Ukraina, Rusia Pasrah?

Warta Ekonomi, Berlin -

Juru bicara pemerintah Jerman mengatakan negaranya akan segera memutuskan apakah mengirimkan 100 kendaraan tempur Marder lama ke Ukraina.

Bila pemerintah memutuskan mengirimkannya maka akan menjadi pengiriman senjata pertama Jerman ke Ukraina.

Baca Juga: Jerman Kian Lengket dengan Ukraina, Buktinya Tawarkan Ratusan Senjata Howitzer

Pada Senin (25/4/2022) sumber mengatakan perusahaan pertahanan Jerman Rheinmetall meminta persetujuan pemerintah untuk mengekspor kendaraan infrantri itu ke Ukraina. Kendaraan itu dimaksudkan untuk diletakan di gudang sebelum dikirimkan.

Langkah Rheinmetall memaksa Kanselir Olaf Scholz untuk menegaskan posisinya apakah persenjataan berat dapat dikirimkan langsung dari Jerman ke Ukraina. Sebab kesepakatan Marder memerlukan persetujuan dari dewan keamanan nasional yang dipimpin Scholz.

Juru bicara Rheinmetall menolak memberikan komentar. Scholz semakin ditekan baik dari dalam maupun luar negeri karena enggan mengirimkan persenjataan berat ke Ukraina seperti tank dan howitzers untuk membantu melawan balik serangan Rusia.

Juru bicara pemerintah Jerman tidak menyebutkan tanggal kapan keputusan mengenai kesepakatan Marder akan diambil. Pekan lalu Menteri Pertahanan Christine Lambrecht menulis surat ke koalisi yang berkuasa.

"(Permintaan ekspor ke Ukraina) akan diperiksa dengan prioritas mutlak. Setelah koordinasi di kabinet, permintaan itu akan diputuskan pada hari yang sama sebagai aturan umum," katanya dalam surat tersebut.

Dalam kunjungan pertama sejak invasi Rusia satu bulan yang lalu. Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS berjanji mengirimkan bantuan tambahan ke Kiev termasuk persenjataan canggih.

Ukraina meminta bantuan persenjataan berat setelah Moskow memusatkan serangannya ke wilayah Donbas, daerah yang dinilai cocok untuk pertempuran tank dibandingkan daerah sekitar Kiev.

Di mana sebagian besar pertempuran terjadi. Rusia menyebut invasi ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus."