HNW: Jika Omongan Masinton soal Korupsi Minyak Goreng Benar, Ini Kejahatan Luar Biasa!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan kejahatan serius jika benar kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk membiayai wacana Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden, seperti diutarakan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

"Kalau benar kabar dari Masinton P; perusahaan sawit sponsori penundaan pemilu, duitnya buat bayar sidang MPR untuk ubah konstitusi, maka ini kejahatan sangat serius," kata Hidayat dilihat dari akun Twitter @hnurwahid, Senin (25/4/2022). 

HNW, demikian Hidayat Nur Wahid disapa, menyampaikan bahwa MPR menolak keras manuver memuluskan penundaan pemilu jika benar benar seperti yang diinformasikan Masinton.

Baca Juga: Soal Pernyataan Masinton PDIP, Pengamat: Ini yang Bicara DPR Loh, Pak Jokowi Nggak Boleh Diam

Dia pun lantas meminta Kejaksaan Agung yang menangani kasus korupsi minyak goreng dan telah menetapkan empat orang tersangka, tak tinggal diam terkait informasi tersebut.

"Mestinya Kejagung segera usut tuntas dan hukum keras," tulis HNW.

Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bahwa dirinya memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ucap kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).

Masinton mengaitkan deklarasi dukungan wacana Jokowi 3 periode yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka disebut Masinton binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.

"Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Beckground ini dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal, ya ini kan, dimanfaatkan betul," kata Masinton.

"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu loh, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya," lanjutnya.

Masinton menyampaikan informasi yang dia dapat perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng.

"Ya iya dong (didalami Kejagung). Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu," katanya.