Masinton Kritisi Korupsi Minyak Goreng, Refly Harun: Yang Diinginkan Barangkali Tumbangnya Luhut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memberikan analisisnya soal tuduhan yang dilontarkan kader PDIP, Masinton Pasaribu, seputar skandal korupsi minyak goreng. Baginya, manuver yang dilakukan PDIP belakangan, terutama seputar kasus minyak goreng, sarat dengan kepentingan politik.

Refly pun menyinggung soal tuduhan Masinton yang menyebut adanya duggaan penggunaan dana hasil korupsi minyak goreng untuk mendukung wacana penundaan pemilu atau tiga periode. Bagi Refly, ini adalah pertarungan yang menarik. Pertarungan bagi pihak PDIP yang diwakilkan masinton dengan pihak istana dan para birokrasi di bawahnya.

Baca Juga: Ekspor Minyak Goreng Dilarang, PDIP Pertanyakan Langkah Menko Airlangga Atasi Masalah

"Kita tidak tahu arahnya kemana. Tetapi, tentu, yang diinginkan barangkali adalah tumbangnya Luhut Binsar Pandjaitan. Maybe, maybe, mungkin seperti itu. Atau berkurangnya dominasi Golkar barangkali, mungkin juga, di lingkaran Presiden Jokowi," kata Refly, dikutip dari video yang diunggah kanal YouTube Refly Harun Official.

Menurut advokat itu, kini posisi PDIP tidak lebih baik dibanding Luhut Binsar Pandjaitan, padahal partai belogo banteng itu adalah pengusung Jokowi. Lebih lanjut, Refly pun menjelaskan analisisnya seputar PDIP yang menginginkan Luhut untuk tumbang. 

"Soalnya adalah, Masinton mengindikasikan kaitan, antara isu penundaan pemilu dan korupsi minyak goreng. Ini kalau dikaitkan maka kita tidak bicara hanya soal suap, kita bicara soal grand desain. Persoalannya adalah siapa yang merencanakan," ujarnya.

Refly pun menyebut harus terus memperhatikan masalah ini. Pasalnya, ini memperlihatkan bagaimana tidak bersatunya kalangan pemerintah.

Baca Juga: Ada Dugaan Perusahaan Sawit Sponsori Tunda Pemilu 2024, Eh Cak Imin Bilang Ini

"Ini serius. Pilihan bagi presiden Jokowi tidak mudah. Antara PDIP-Megawati dengan Luhut Binsar Pandjaitan," pungkasnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Mansinton Pasaribu mengungkapkan ada korelasi antara korupsi sawit dengan wacana penundaan Pemilu 2024. Ia pun mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu. Ia menegaskan, bahwa hal tersebut merupakan bahaya besar bagi demokrasi Indonesia.

“Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener,” tegas Masinton.