Agenda Demo Tuntut Pemakzulan Jokowi, Irma NasDem: Mengerti UU Aja Enggak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai mereka yang ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui aksi demonstrasi tak memahami Undang-undang.

Menurut sosok yang akrab disapa Uni Irma itu, unjuk rasa memang dijamin konstitusi, tetapi jangan sampai ada upaya pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Uni Irma menyusul adanya elemen masyarakat yang ingin memakzulkan Jokowi.

Baca Juga: Kepala BP2MI Sebut Presiden Jokowi Peduli Pada Calon Pekerja Migran Indonesia

"Pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional," kata Irma saat dihubungi, Rabu (11/5).

Dia menganggap mereka yang ingin meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya untuk belajar kembali. "Tidak cerdas saja minta presiden mundur tanpa alasan konstitusional yang jelas. Mengerti UU enggak," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI itu menyampaikan, pendapat atau aspirasi di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Namun, jangan juga mengeklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia. "Demo memang hak rakyat, tetapi sekelompok masyarakat tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia," jelas dia.

Diketahui, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Tanah Air menggelar aksi konsolidasi Akbar di seputaran bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (8/5) sore.

Puluhan mahasiswa itu melakukan aksi konsolidasi untuk mengajak seluru elemen masyarakat untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa terkait isu nasional pada Senin (11/4) nanti. Pantauan awak media di lokasi aksi, para mahasiswa itu membakar beberapa ban bekas sebagai bentuk protesnya. Salah seorang mahasiswa bernama Munawar mengatakan hal itu dilakukan untuk mengundang masyarakat mendukung dan ikut serta dalam aksi yang nantinya akan digelar serentak di seluruh Indonesia.

Ia mengungkapkan, adapun yang menjadi tuntutan mereka tidak berbeda dengan tuntutan beberapa daerah lainnya. "Kami ikut menyuarakan isu nasional, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menolak kenaikan PPN, menolak jabatan tiga periode presiden dan penundaan pemilu, meminta pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, serta meminta Jokowi mundur dari jabatannya," ucap Munawar.

Ia juga menyebutkan bahwa dari aksi konsolidasi yang dilakukan didukung masyarakat dan juga ketua-ketua lembaga perguruan tinggi di Sultra.

"Ketua-ketua lembaga di Universitas Halu Oleo juga sudah nyatakan sikap akan ikut aksi tersebut," katanya.

Diketahui, para mahasiswa di seluruh Indonesia bakal melakukan aksi serentak di berbagai titik terkait perpanjangan periode presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu).