Pakar Blak-blakan Ungkap Larangan Ekspor CPO Timbulkan Banyak Kerugian

Warta Ekonomi, Jakarta -

Permasalahan minyak goreng dan segala macam turunananya mungkin adalah pesoalan berat yang harus pemerintahan pimpinan Joko Widodo (Jokowi) harus dihadapi.

Krisis ketersediaan minyak goreng beberapa waktu lalu bahkan menyebabkan nyawa rakyat harus hilang akibat ikut mengantre begitu lama. Pemerintah bukannya diam saja, beberapa kebijakan diambil untuk mensiasati masalah ini, salah satunya kebijakan larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil).

Sayangnya kebijakan ini pun dinilai tidak efektif salah satunya oleh Achmad Nur Hidayat MPP, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.

Menurut Achmad, bukannya persoalan minyak goreng menjadi membaik, tetapi justru tambah memburuk.

“Yang tujuan awalnya untuk menurunkan harga minyak goreng ternyata tidak kunjung turun tapi dampak yang didapat ternyata lebih buruk yaitu kita kehilangan triluanan rupiah yang biasanya satu hari negara bisa dapat 1 triliun, dan juga harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi drop,” ujar Achmad di keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/5/22).

Baca Juga: Fadel Muhammad Imbau Pemerintah Jaga Ketersediaan Pertalite

Lajut Ahmad, dari pelarangan ekspor CPO ini membuat pabrik-pabrik pengolahan tidak menerima pembelian TBS kelapa sawit karena stok yang ada pun belum bisa dilepas, tentunya hal ini menyebabkan harga TBS menjadi turun secara signifikan.

Pelarangan ekspor CPO ini akan berdampak penurunan lebih dalam harga TBS kelapa sawit. Respons petani sawit yang melakukan unjuk rasa pun dinilai wajar karena jika mereka tidak bisa menjual hasil panennya maka investasi mereka yang sudah mereka keluarkan bertaun-taun akan sirna.

“Ini bukan hal yang sepele karena jumlah petani sawit ini jumlahnya sangat banyak. Jika mereka semua memutuskan untuk hadir berunjuk rasa di Jakarta maka tentu akan menimbulkan persoalan sosial berikutnya,” tambahnya.