Menjelang Akhir Kepemimpinannya, Anies Baswedan Mendapat Rapor Merah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Jelang akhir kepemimpinan Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta pada Oktober 2022, sejumlah sorotan ditujukan kepada mantan Mendikbud tersebut. Sorotan tersebut disuarakan Komisi D DPRD DKI Jakarta yang menilai adanya program yang belum terselesaikan.

Salah satu program yang dianggap tidak terselesaikan terkait sumur resapan yang jauh dari target.

Baca Juga: Golkar dan Koalisi Tak Mungkin Usung Anies, Sebabnya karena...

"Banyak yang tidak terselesaikan, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan sumur resapan di 1,8 juta titik ternyata baru ada berapa puluh ribu," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah seperti dilansir Antara pada Kamis (19/5/2022).

Selain soal sumur resapan, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, Intermediate Treatment Facility (ITF) yang rencananya di empat titik pun menjadi hal yang dikemukakan lantaran hingga kini belum ada yang terealisasi.

Gubernur Anies, kata Ida, baru meletakkan batu pertama pada Desember 2018 di ITF Sunter, namun hingga kini pembangunannya belum berjalan. Padahal, rencananya dua BUMD DKI mendapat penugasan pembangunan ITF itu, yakni Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Sarana Jaya.

"Ternyata sampai hari ini, sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya, mudah-mudahan masih ada sisa waktu berapa bulan ini ada kabar baik dari Jakpro maupun Sarana Jaya," katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti program perumahan dengan pembayaran uang muka (DP) nol Rupiah yang belum tuntas. Politisi PDI Perjuangan DKI itu menjelaskan Dinas Perumahan DKI memiliki target 14.500 kamar DP Nol dan sudah terealisasi sekitar 13 ribu kamar. Namun, lanjut dia, sebagian besar terselesaikan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Walaupun sebagian itu adalah pembangunannya waktu sebelum Anies tapi karena setelah Pak Anies itu untungnya dia-lah tapi tinggal sekian ribu-lah," katanya.

Sementara di sisi lain pihaknya menyayangkan sebaran program tersebut tidak merata dan terpusat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan, kebutuhan masyarakat tidak hanya utara dan timur tapi ada pusat, barat dan selatan terutama selatan terkait normalisasi.

"Kan banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru, ke depan Dinas Perumahan memperhatikan penyediaan rumah susun di Jakarta Selatan," katanya.