Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dugaan Campur Tangan Pemerintah dalam Kasus UAS, Eko Kuntadhi Tertawa: Emang Siapa? Ngapain...

Dugaan Campur Tangan Pemerintah dalam Kasus UAS, Eko Kuntadhi Tertawa: Emang Siapa? Ngapain... Kredit Foto: Instagram/Eko Kuntadhi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Deportasi Ustaz Abdul Somad (UAS) dari Singapura masih menimbulkan pro dan kontra. Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi misalnya.

Dia menilai, kasus deportasi UAS itu terlalu heboh. Padahal, ia hanya liburan di Singapura.

Baca Juga: Akun UAS Unggah Karikatur Patung Singa Terima Tikus Berdasi Bawa Rupiah, Netizen: True Story

"Somad kayaknya spesial banget. Mau liburan ke Singapura. Tapi ditolak otoritas imigrasi di sana. Eh, di sini pada heboh," tulis di akun Instagramnya, dikutip Kamis (19/5/2022).

Menurut dia, pasca deportasi itu ada yang menuduh Singapura Islamphobia. Eko Kuntadhi juga mempertanyakan, apakah UAS mewakili seluruh umat Islam?

"Bahkan ada yang nuduh Singapura Islamphobia. Emangnya Somad mewakili seluruh umat Islam. Wong setiap hari ada ribuan umat Islam keluar masuk Singapura. Biasa aja tuh. Yang ditolak itu Somad. Bukan umat Islam," jelasnya.

Dia menjelaskan, UAS juga pernah ditolak di sejumlah negara, selain Singapura. "Pemerintah Singapura gak sendiri. Penolakan juga sempat dilakukan pemerintah Hongkong, Swiss, Belanda, Timor Leste. Kabarnya Inggris juga pernah nolak. Mungkin mereka khawatir Mr Bean tersaingi," bebernya.

Soal penolakan tersebut, beber dia, itu merupakan otoritas dari negara yang bersangkutan. "Begini. Soal nolak menolak orang asing masuk itu sepenuh otoritas negara tersebut. Bukan otoritas kita," urainya.

"Kayak Saudi yang mendeportasi Rizieq. Itu sepenuhnya otoritas Saudi. Gak ada hubungannya dengan kita. Terus ada narasi, ditolaknya Somad karena ada perintah dari Indonesia? Hahahahahha…," tulisnya.

"Emang Somad siapa? Ngapain pemerintah ribet ngurusin orang mau liburan foto di sebelah patung Singa? Somad gak ada dalam daftar cekal. Gak ada dalam daftar terlarang. Jadi, sebetulnya bagi Pemerintah Indonesia dia bebas aja mau halan-halan kemana pun," jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: