Antisipasi Mafia Pupuk Subsidi, Masyarakat Diminta Perkuat Pengawasan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kelangkaan pupuk subsidi masih terjadi. Meskipun kepolisian menangkap mafia penyelundup pupuk di beberapa daerah di Jawa Timur.

Kelangkaan itu disampaikan oleh salah warga Desa Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan kepada Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar saat serap aspirasi masyarakat II tahun 2022, Selasa (31/5/2022) di Pamekasan.

Dalam serap aspirasi warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi untuk lahan pertanian mereka. Untuk mendapatkan pupuk, warga harus membelinya dengan harga mahal.

"Saat ini kami kesulitan mencari pupuk. Padahal itu kebutuhan, tolong, dibantu agar pupuk mudah didapat," ungkap warga saat menyampaikan keluhannya.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Achmad Iskandar mengatakan, sebelumnya polisi di beberapa daerah telah menangkap pelaku penyelundupan pupuk subsidi. Ia optimis distribusi pupuk mulai lancar kembali.

Meski kepolisian telah meringkus mafia pupuk, politisi asal Partai Demokrat itu juga meminta ikut membangun kontrol sosial. Dengan begitu, pengawasan distribusi pupuk tidak hanya dilakukan oleh kepolisian saja. Namun masyarakat ikut berperan dalam mengawasinya.

"Penangkapan mafia pupuk menjadi sok terapi yang diberikan pemerintah dan aparat keamanan. Namun kontrol sosial harus dibangun dan dihidupkan. Jangan tergantung aparat saja karena tenaganya terbatas," pintanya

Mantan birokrat Pemprov Jatim tersebut menjelaskan, selama ini data penerima pupuk subsidi sudah tercatat. Pemda harus mencantumkan nama - nama penerima pupuk subsidi agar mudah dikontrol. Begitu juga halnya para kades harus ikut aktif mengawasi distribusi pupuk subsidi yang masuk dan keluar.

"Banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi kalau kekurangan pupuk pasti ada permainan," tuturnya. Sementara terkait kesejahteraan guru ngaji, Achmad Iskandar menegaskan, gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah membuat program untuk menangani kesejahteraan guru ngaji.

Hanya saja, kemungkinan jumlah guru ngaji banyak, sehingga anggaran tidak mampu mencavernya.

"Ada program gubernur soal guru ngaji. Mungkin mereka terlalu banyak sehingga anggaran terbatas. Wajar kita dengarkan, masak ada guru dibayar dengan sabun. Solusi secara pribadi nanti kita bicarakan," paparnya.

Iskandar meminta Dinas sosial untuk mendata kembali jumlahnya dengan menyisir wilayah lain sehingga lebih merata. "Kita laporkan ke bupati, wakil bupati sehingga ada perhatian serius begitu juga DPRD kabupaten," terangnya.