Kementerian PUPR Apresiasi Peran Wanita dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, dalam percepatan pembangunan infrastruktur, diperlukan peran wanita.

"Dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol, kita tidak hanya berbicara pembangunan secara fisik, tetapi juga peran orang-orang di belakangnya termasuk para wanita yang berperan besar di belakangnya," kata Danang saat membuka seminar bertajuk Women's Leadership Through Their Experiences sebagai rangkaian HUT BPJT ke-17 di Jakarta pada siaran pers, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Kementerian PUPR Pererat Kerja Sama Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan dengan Korea Selatan

Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi peran para wanita dalam pembangunan infrastruktur, Danang mengatakan, BPJT secara khusus mengangkat tema peran kepemimpinan wanita dalam seminar tersebut. "Kita harus terus mendukung para wanita Indonesia untuk mencapai potensi penuhnya dalam berkarier, bersosialisasi, dan juga berkeluarga," tukas Danang.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol sebagai aksesibilitas pendukung pendistribusian barang dan jasa sehingga dapat terus menjadi salah satu solusi dan tumpuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif untuk terhubung ke kawasan satu dengan lainnya, sekaligus membantu Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, hingga bulan Juni 2022 tercatat total pengoperasian sejumlah ruas Jalan Tol di Indonesia secara keseluruhan telah mencapai sepanjang 2.500 Kilometer dengan terbagi menjadi 66 ruas Jalan Tol dan 46 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi.

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber para wanita dari berbagai instansi yang berhasil menjadi pemimpin, di antaranya Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Fitria Yusuf, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Cristallin, Director of Central Public Affairs at Grab Indonesia Tirza Reinata Munusamy, dan Managing Partner at Hermawan Juniarto Deloitte Legal Irawati Hermawan.

Sebagai bukti kesetaraan peran pria dan wanita di Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur, salah satu Pejabat Tinggi Madya merupakan wanita, yakni Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Satu hal yang unik mengingat karakteristik tugas Kementerian PUPR yang sarat akan tugas lapangan.

Implementasi PUG di Kementerian PUPR telah dimulai dari tahun 1997 dengan pelibatan kaum perempuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dikenal menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Peran perempuan dalam program tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

Tahun 2008, Kementerian PUPR menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara bertahap, Kementerian PUPR dinilai berhasil meningkatkan capaian dalam penerapan PUG dengan menerima penghargaan APE tingkat Pratama pada tahun 2008, tingkat Madya pada tahun 2009-2010, tingkat Utama tahun 2011-2013, hingga tingkat Mentor pada tahun 2014-2016. 

Pemberian penghargaan APE dalam katagori Mentor (tertinggi) tahun 2016 karena Kementerian PUPR dinilai bisa dijadikan percontohan dalam membina daerah dan mitra kerja dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan.