Sektor Kehutanan Mampu Turunkan CO2 dan Punya Dampak Ekonomi Sosial, Ini Kata Menkeu!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sektor kehutanan tidak hanya berperan dalam upaya penurunan karbondioksida (CO2), tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi sosial kepada masyarakat.

Namun, Menkeu mengingatkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian. Hal ini diungkapkan saat memberikan pidato kunci pada acara Kongres Kehutanan VII, Selasa (28/6/2022) di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. 

Baca Juga: Ambisi Indonesia NZE di 2060, KLHK Gandeng Kadin Ciptakan Program Multiusaha Kehutanan

"Kontribusi dari sektor kehutanan dan penebangan kayu, terutama diukur dengan PDB [Produk Domestik Bruto], dalam hal ini kontribusinya Rp91 triliun hingga Rp112 triliun. Itu masih sangat kecil. Kalau quantity terhadap PDB share memang kecil, kurang dari 1 persen, hanya sekitar 0,6 persen hingga 0,7 persen," kata Menkeu Sri Mulyani, mengutip dari siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Pertumbuhan di sektor kehutanan juga masih kecil, sekitar 5-6 persen setiap tahunnya. Menkeu menilai bahwa porsi kontribusi sektor kehutanan masih sangat kurang jika dilihat status Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropik yang luas. 

"Nah, ini yang mungkin perlu kita semuanya mulai memikirkan. Apakah ini persoalan policy, masalah regulasi, masalah institusi, atau masalah tata kelola," ujar Menkeu. 

Baca Juga: Mewakili Sri Mulyani, Wamenkeu Tandatangani MoU Percepatan Penyelenggaraan MPP

Sektor kehutanan juga memberikan kontribusi terhadap APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2021, PNBP dari sektor kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar Rp5,6 triliun. Menkeu juga melihat bahwa porsi ini masih perlu ditingkatkan. 

"Kalau kita bandingkan dengan total penerimaan negara kita sekarang sudah mencapai Rp1.500 triliun, dan PNBP kita itu sudah mencapai hampir sekitar Rp350 triliun. Sementara, kalau kehutanan masih Rp5 triliun. It does not sound right, betul kan? Kita semuanya harus punya sense seperti ini supaya kita memahami apa value-nya dan bagaimana kita mengelola," tegas Menkeu.