Portal Berita Ekonomi Senin, 24 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:20 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Ride-Hailing - Indonesia 49%, Singapura 45%, Brazil 40%, Meksiko 40%, Malaysia 31%, China 30%, India 29%, Vietnam 24%
  • 10:16 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Keuangan - Thailand 65%, Malaysia 49%, Singapura 46%, Filipina 37%, Vietnalm 36%, Indonesia 33%, China 29%, India 29%
  • 10:13 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Melakukan Belanja Online - Indonesia 80%, Thailand 69%, Filipiina 66%, China 64%, Malaysia 64%, Vietnam 59%, India 55%, Singapura 51%

GP Ansor Minta KPK-Polri Tak Pentaskan Drama Hukum

GP Ansor Minta KPK-Polri Tak Pentaskan Drama Hukum - Warta Ekonomi

WE Online, Surabaya - PW GP Ansor Jawa Timur meminta KPK dan Polri selaku penegak hukum tidak mempermainkan hukum dan mempertontonkan "permainan" (drama) hukum itu, sedangkan aktivis 1998 meminta Presiden Joko Widodo juga tidak mempermainkan konstitusi (UUD 1945).

"Kami merasa prihatin melihat apa yang terjadi saat ini. Rakyat diberi tontonan atau drama hukum oleh elit-elit penegak hukum di negeri ini," kata Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum GP Ansor Jatim, Khoirul Huda, di Surabaya, Minggu (25/1/2015).

Menurut dia, permainan hukum itu diulang kembali oleh elit-elit penegak hukum itu (KPK-Polri) hingga tiga kali, setiap ada proses hukum anggota Polri oleh KPK, maka Polri langsung "menembak" komisioner KPK.

"Mestinya, elit penegak hukum itu memberi pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam upaya strategi penegakan hukum, bukan sebaliknya," katanya, didampingi ketua tim media center Ansor Jatim, Abdul Hady JM.

Oleh karena itu, PW Ansor Jatim menolak segala upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan menolak pembusukan lembaga antirasuah serta mendesak pengusutan terduga korupsi tanpa pandang bulu. "Save KPK dan save Polri," katanya.

Sementara itu, aktivis 1998, Syafrudin Budiman, meminta Presiden Joko Widodo tidak mempermainkan atau justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila dengan mengintervensi KPK.

"Kalau Abraham Samad (Ketua KPK) menolak memberikan hasil penyidikan Budi Gunawan, maka Presiden Jokowi harus menghargai agar proses hukum berjalan secara yuridis, bukan politis," katanya.

Apalagi, UUD 1945 tidak memberi hak dan wewenang kepada Presiden untuk mengetahui hasil penyidikan KPK, karena itu tindakan Jokowi akan justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila. "Presiden bisa meminta KPK, apabila negara dalam kondisi darurat militer atau perang, tapi hal itu pun harus dengan persetujuan DPR, tapi sekarang bukan situasi perang," katanya.

Namun, bila permintaan Jokowi kepada KPK itu hanya dilandasi ketidaktahuan dia tentang tata negara dan bukan sikap politik, maka hal itu tidak melanggar Konstitusi. "Presiden buka raja atau ratu yang punya hak veto, Jokowi menjadi presiden di negara Republik Indonesia dan bukan Kerajaan Indonesia," katanya.

Ia menilai penangkapan Bambang Widjayanto (BW) secara normatif masih bisa dimaklumi dan BW ketika jadi tersangka bisa mengundurkan diri sesuai UU.

"KPK bisa jalan terus dengan tiga orang komisioner atau segera dipilih dan ditetapkan komisioner baru agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat," katanya. (Ant)

Baca Juga

Tag: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Cahyo Prayogo

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,691.55 3,654.62
British Pound GBP 1.00 17,848.74 17,668.40
China Yuan CNY 1.00 1,968.03 1,948.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,845.89 13,708.12
Dolar Australia AUD 1.00 9,132.75 9,039.13
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,777.07 1,759.32
Dolar Singapura SGD 1.00 9,884.98 9,783.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,942.48 14,788.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,304.51 3,267.73
Yen Jepang JPY 100.00 12,366.82 12,242.67
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.255 -60.232 682
2 Agriculture 1274.685 -18.467 22
3 Mining 1443.508 -11.390 49
4 Basic Industry and Chemicals 860.734 -22.263 77
5 Miscellanous Industry 1091.453 -10.546 51
6 Consumer Goods 1911.747 -25.787 57
7 Cons., Property & Real Estate 450.953 -4.923 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1021.452 3.971 78
9 Finance 1338.394 -10.794 92
10 Trade & Service 695.178 -9.022 168
No Code Prev Close Change %
1 MINA 67 90 23 34.33
2 BSSR 1,890 2,310 420 22.22
3 TALF 248 290 42 16.94
4 STTP 7,700 9,000 1,300 16.88
5 INTD 236 268 32 13.56
6 PRIM 292 330 38 13.01
7 JAWA 80 89 9 11.25
8 PEGE 134 149 15 11.19
9 RODA 58 64 6 10.34
10 DEAL 140 154 14 10.00
No Code Prev Close Change %
1 AYLS 204 153 -51 -25.00
2 RELI 150 113 -37 -24.67
3 YPAS 298 228 -70 -23.49
4 TIRA 256 202 -54 -21.09
5 KICI 228 180 -48 -21.05
6 ASBI 298 240 -58 -19.46
7 OCAP 114 93 -21 -18.42
8 ITMA 400 330 -70 -17.50
9 PGLI 344 290 -54 -15.70
10 LMSH 282 242 -40 -14.18
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,475 1,440 -35 -2.37
2 TOWR 880 860 -20 -2.27
3 MDKA 1,300 1,340 40 3.08
4 BBCA 32,975 33,075 100 0.30
5 MKNT 50 50 0 0.00
6 DEAL 140 154 14 10.00
7 TLKM 3,630 3,690 60 1.65
8 TELE 177 156 -21 -11.86
9 BBRI 4,560 4,510 -50 -1.10
10 PGAS 1,555 1,525 -30 -1.93