WE Online, Bandarlampung - Polemik pembubaran Petral perlu segera dihentikan dan penyelesaiannya semestinya dibawa ke proses hukum, kata Juru Bicara Jaringan Aktivis '98 Lampung, Ricky Tamba, di Bandarlampung, Jumat (22/5/2015).
Menyikapi tanggapan keras mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said dalam permasalahan Petral ini, Ricky menilai, selain menyangkut perputaran secara fantastis dana mencapai triliunan rupiah yang rawan korupsi, keberadaan sektor migas juga berdampak secara langsung bagi perekonomian rakyat.
"Kenaikan harga khususnya bahan bakar minyak bersubsidi yang melibatkan Petral selama ini, telah mengakibatkan harga bahan kebutuhan pokok melambung tinggi dan memicu keresahan sosial," ujarnya pula.
Dia berharap polemik tersebut dihentikan, dan SBY mengambil tindakan hukum, bila tuduhan saat menjabat Presiden ke-6 RI seakan-akan SBY tidak setuju pembubaran Petral dan penataan sektor migas, adalah fitnah.
"NKRI adalah negara hukum. Bila SBY merasa difitnah, perkarakan saja Sudirman Said, dengan membuat laporan pidana ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Bila tidak, persepsi publik bisa berbalik memojokkan SBY. Jangan cuma menanggapi di akun twitter dengan jutaan followers. Supaya semuanya menjadi clear," kata dia lagi.
Pada sisi lain, lanjutnya, Sudirman Said juga harus bisa membuktikan secara serius untuk membenahi masalah migas di Indonesia, jangan hanya mengkambinghitamkan era pemerintahan SBY, dan peralihan Petral ke ISC Pertamina tidak menjadi bahan bancakan baru seperti pesimisme sebagian kalangan.
Berkaitan isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK, Ricky menganggap itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang sebaiknya dilakukan tertutup dan mendadak, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru yang merugikan rakyat.
"Reshuffle kabinet itu nggak perlu diributkan, supaya tidak gaduh terus, dan hanya membuat rakyat resah serta berdampak stabilitas ekonomi terganggu. Harapan kami, Presiden Jokowi memanggil seluruh menteri untuk briefing dan kursus khusus tentang Trisakti Bung Karno, Nawacita dan bahaya neoliberalisme yang merajalela saat ini. Menteri yang dinilai Presiden kinerjanya buruk ya lebih baik diganti demi stabilitas kehidupan ekonomi-politik bernegara ke depan," ujar Ricky pula. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Achmad Fauzi
Advertisement
