Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,11% pada level 24.569.
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,50% pada level 2.358.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,44% pada level 23.567.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,47% pada level 3.328.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,54% pada level 2.529.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,26% pada level 5.900.
  • 16:10 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Yuan pada level 6,6791 CNY/USD.
  • 16:10 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,34% terhadap Dollar AS pada level 14.658 IDR/USD.

Kiara: RUU Nelayan Harus Hapus Mispersepsi

Kiara: RUU Nelayan Harus Hapus Mispersepsi

WE Online, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (RUU Nelayan) harus ditujukan untuk menghapus mispersepsi atau kesalahpahaman terkait nelayan tradisional.

"RUU ini merupakan tantangan pemerintah untuk menghapus tiga misperspesi yang dialamatkan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim dalam siaran pers bersama di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Menurut Abdul Halim, tiga mispersepsi itu adalah dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah kelompok yang termiskin di dalam masyarakat. Ia mengemukakan bahwa kemiskinan nelayan karena adanya tengkulak yang memanfaatkan peluang itu dari absennya negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran.

Mispersepsi kedua, ujar dia, adalah kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan memasarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya.

Di Indonesia, lanjut Abdul Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. "Ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan," katanya.

Sekjen Kiara juga mengatakan, mispersepsi ketiga adalah terkait marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, akses air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi.

Ia memaparkan, tiga mispersepsi di atas adalah pekerjaan rumah pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat kelautan dan perikanan untuk diselesaikan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan, RUU itu harus melihat kekhususan hak yang dimiliki oleh nelayan, baik sebagai warga negara maupun pelaku perikanan skala kecil.

"Jika hal ini terumuskan dengan baik, maka UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan akan menjadi pintu masuk sejarah bangsa Indonesia dalam upaya mengakui dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak garam," kata Budi Laksana. (Ant)

Baca Juga

Tag: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Nelayan

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,946.95 3,907.47
British Pound GBP 1.00 19,159.07 18,965.50
China Yuan CNY 1.00 2,213.75 2,191.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,802.65 14,655.36
Dolar Australia AUD 1.00 10,428.47 10,323.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,910.02 1,890.99
Dolar Singapura SGD 1.00 10,903.54 10,794.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.72 17,243.50
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,572.07 3,533.11
Yen Jepang JPY 100.00 14,025.63 13,884.76
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5099.840 -26.490 707
2 Agriculture 1162.419 -3.964 24
3 Mining 1433.873 -8.455 47
4 Basic Industry and Chemicals 754.991 2.058 80
5 Miscellanous Industry 919.403 21.509 53
6 Consumer Goods 1826.188 -23.821 60
7 Cons., Property & Real Estate 315.165 -6.133 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 819.003 -8.204 79
9 Finance 1131.784 -5.721 94
10 Trade & Service 635.783 -0.682 175
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 220 270 50 22.73
2 HITS 440 500 60 13.64
3 SIPD 1,200 1,350 150 12.50
4 BNLI 2,310 2,590 280 12.12
5 HRUM 1,730 1,905 175 10.12
6 KPAS 66 71 5 7.58
7 KIOS 160 172 12 7.50
8 BRIS 1,400 1,500 100 7.14
9 BOSS 113 121 8 7.08
10 MBTO 80 85 5 6.25
No Code Prev Close Change %
1 PPGL 338 306 -32 -9.47
2 CTBN 3,150 2,930 -220 -6.98
3 MTPS 344 320 -24 -6.98
4 JSKY 202 188 -14 -6.93
5 OPMS 188 175 -13 -6.91
6 NFCX 1,880 1,750 -130 -6.91
7 NZIA 232 216 -16 -6.90
8 BBHI 174 162 -12 -6.90
9 POLL 5,250 4,890 -360 -6.86
10 BBYB 380 354 -26 -6.84
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 1,400 1,500 100 7.14
2 ANTM 1,055 1,035 -20 -1.90
3 HMSP 1,500 1,415 -85 -5.67
4 TLKM 2,710 2,670 -40 -1.48
5 BBRI 3,280 3,250 -30 -0.91
6 AGRO 426 424 -2 -0.47
7 GGRM 43,075 40,550 -2,525 -5.86
8 BNLI 2,310 2,590 280 12.12
9 TOWR 1,005 1,005 0 0.00
10 IRRA 875 880 5 0.57