Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Humas Penting untuk Sosialisasikan Program Revolusi Mental

Warta Ekonomi -

WE Online, Kupang -  Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lambertus L Ibi Riti, mengatakan, Hubungan Masyarakat (Humas) pada badan-badan pemerintah (government public relations) sangat strategis untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah pusat soal revolusi mental.

"Karena itu, aparatur sipil negara yang dipercayai dalam lembaga, badan, kantor dan Dinas sebagai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) diharapkan mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk menyosialisasikan setiap program, termasuk revolusi mental kepada publik atas kemajuan bangsa dan daerah," katanya, di Kupang, Kamis (25/6/2015).

Ia mengemukakan pernyataan itu pada kesempatan pertemuan Bakohumas tingkat provinsi NTT yang dihadiri SKPD dan aparatur kehumasan dari TNI/polri, BUMN/BUMD dan media massa serta instansi terkait lainnya.

Dalam konteks itu, khusus untuk kebijakan revolusi mental, seorang aparatur humas harus terlebih dahulu memahami makna dan tujuan dan dapat mengukur indikator dari revolusi mental sebagai salah satu agenda prioritas dari Nawacitanya Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK, ujarnya.

"Revolusi mental sebagai upaya mengubah pola pikir aparatur agar berkomitmen menjalankan pengabdiannya pada negara. Juga diartikan sebagai gerakan mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku, setiap orang untuk berorientasi pada kemajuan," katanya.

Ia mengakui revolusi mental aparat sipil negara harus dalam tema besar, yaitu birokrasi melayani bukan dilayani, atau birokrasi adalah pelayan rakyat dan selalu siap melayani sepenuh hati dalam kerangka besar 'road map' reformasi birokrasi 2015-2019.

Dalam road map itu, area perubahan mental aparat sipil negara yang akuntabel, tersistem dalam kelembagaan dengan SDM yang memadai sebagai pelayan publik yang sasarannya adalah birokrai yang bersih, efektif dan efisien menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misalnya, program revolusi mental tidak tergantung besaran anggaran pemerintah, tetapi justru sebaliknya bagaimana mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan bagian dari upaya efisiensi kinerja birokrasi di Indonesia.

Untuk sampai ke tujuan itu, maka reformasi lembaga kehumasan pemerintah harus diiringi kemampuan menggunakan teknologi oleh aparatur sipil agar lembaga kehumasan lebih responsif dan inovatif.

"Reformasi lembaga kehumasan harus mencerminkan regenerasi yang responsif dan inovatif melalui penguasaan teknologi," katanya.

Untuk menjadikan aparatur negara dalam lembaga humas yang memahami teknologi, tutur dia, terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Misalnya lembaga humas yang memahami teknologi adalah hadirnya aparatur sipil baru. Ia megatakan, reformasi lembaga humas pemerintah akan berkembang terus ke arah pemanfaatan teknologi sehingga membutuhkan aparatur baru yang adaptif dan cepat belajar pada kemajuan teknologi.

Selain aparatur baru, ia menuturkan reformasi kehumasan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparatur humas yang sudah ada melalui 'capacity building' atau pembangunan kapasitas berbasis teknologi. Teknologi, ujar dia, adalah hal penting dalam reformasi kehumasan karena kesadaran masyarakat pada perangkat teknologi terus berkembang dan menjadi tuntutan bagi humas untuk menyesuaikan diri. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Achmad Fauzi

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: