Pemerintah Harus Sediakan Bantuan Hukum bagi WNI yang Dihukum Mati

WE Online, Medan - Pakar Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara Prof Suhaidi mengatakan, pemerintah Indonesia harus segera menyelamatkan warga negaranya yang dihukum mati di pengadilan banding Malaysia.

"Bentuk pertolongan terhadap WNI itu dengan cara menyediakan bantuan hukum pengacara, sehingga pengukuhan hukuman mati tersebut dapat dibatalkan," katanya di Medan, Jumat (7/8/2015), menanggapi hukuman mati WNI tersebut.

Sebelumnya, pengadilan banding Malaysia mengukuhkan hukuman mati terhadap warga Indonesia La Ode Ardi Rasila (38) yang didakwa membunuh pegawai AmBank Norazita Abu Talib pada 2013. Panel tiga hakim Pengadilan Banding diketuai Hakim Datuk Aziah Ali dalam keputusannya menolak banding yang diajukan La Ode atas hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan tinggi Shah Alam pada 2014.

Suhaidi mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia harus melakukan kerja keras untuk menolong La Ode dari ancaman hukuman mati tersebut. Hal itu disebabkan sudah banyak WNI yang dihukum mati di negara tetangga tersebut dapat diselamatkan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

"Ini adalah berkat perjuangan KBRI dan pengacara yang disediakan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan hukum kepada WNI yang menghadapi masalah di luar negeri," katanya.

Ia menjelaskan, pihak KBRI tidak boleh membiarkan begitu saja WNI yang dihukum mati di negara asing karena hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah Indonesia harus berusaha membebaskan WNI yang tersangkut masalah hukum sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya.

"Siapa lagi, mengurus permasalahan hukum yang dialami WNI berada di luar negeri kalau bukan KBRI atau pemerintah," ujar Suhaidi. (Ant)