Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:07 WIB. Rohingya - PM Bangladesh inginkan adanya sebuah "Safe Zone" bagi etnis Rohingya di Myanmar.
  • 13:02 WIB. Iran - Abaikan pidato Trump, Iran malah berencana perkuat kapabilitas nuklirnya.
  • 13:00 WIB. Tunisia - Angkatan Laut Tunisia selamatkan 78 migran di lepas pantai Chebba.
  • 12:59 WIB. Korea Utara - Rusia imbau agar ketegangan antara AS dan Korea Utara dapat segera mereda.
  • 12:58 WIB. Damaskus - Israel diduga terlibat atas aksi serangan roket di bandara Damaskus.
  • 12:56 WIB. Gunung Everest - Otoritas Nepal akan ukur ulang Gunung Everest.
  • 12:55 WIB. Festival Kopi - Istanbul menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival kopi internasional.
  • 12:54 WIB. Suriah - Suriah: AS gunakan teroris Al-Nusra untuk gagalkan pembicaraan damai.
  • 12:53 WIB. Rohingya - Tujuh negara desak DK PBB gelar pertemuan guna bahas krisis kemanusiaan Rohingya.
  • 12:52 WIB. Rohingya - Pengadilan Internasional: Myanmar bersalah karena telah lakukan aksi genosida.
  • 12:51 WIB. Jepang - Jepang siap siaga pasca pernyataan Korea Utara yang siap ledakkan Bom Hidrogen di Samudera Pasifik.
  • 12:50 WIB. Jepang - China: Jepang jangan hanya bicara soal sanksi Korea Utara.
  • 12:50 WIB. Rohingya - Aksi pembakaran rumah di desa milik etnis Rohingya terus berlanjut.
  • 12:49 WIB. Korea Utara - Otoritas Chin akan batasi ekspor minyak ke Korea Utara.
  • 12:46 WIB. OTT - KPK sita ratusan juta rupiah dari OTT Wali Kota Cilegon.

Pemerintah Didorong Kembangkan Energi Terbarukan

Foto Berita Pemerintah Didorong Kembangkan Energi Terbarukan

WE Online, Jakarta - Gagasan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia harus dikonsultasikan kepada publik dengan proses yang tertata berjenjang, terencana, dan transparan. Pemerintah disarankan tidak menggunakan strategi publik relasi semata dengan menggunakan anggaran APBN untuk memaksakan penerimaan PLTN oleh masyarakat.

Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang faktual, akurat, dan berimbang tentang risiko-risiko teknologi PLTN, kesempatan untuk menyatakan pendapat dan pandangan terkait dengan penerimaan PLTN, dan dialog yang berbasis pada kaidah keilmuan (scientific) sebelum pemerintah memutuskan go or not go nuclear.

Demikian pesan yang muncul dalam seminar nasional mengungkap ketertutupan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pasca-Sarjana Universitas Kristen Indonesia dan Pusat Kajian dan Studi Kebijakan dalam penggunaan energi terbarukan UKI di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Guru Besar Teknik Energi UKI Atmonobudi Soebagio mengkritik praktik-praktik Kementrian ESDM dan Batan yang mengedepankan cara-cara public relation, yaitu menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintah siap membangun PLTN dan masyarakat telah setuju. Padahal, selama ini tidak ada proses yang terbuka dan transparan dalam menjaring pendapat dan pandangan publik, tetapi pemerintah seakan-akan sudah membuat keputusan membangun teknologi yang berisiko besar ini.

Sementara itu, pengajar di Program Pasca-Sarjana UKI dan juga mantan Sekretaris Komisi Persiapan Pembangunan PLTN era 1980-an Nengah Sudja mengungkapkan bahwa sejak dulu PLTN itu tidak kompetitif karena berbiaya sangat mahal. Berbagai kajian menunjukkan biaya pembangunan PLTU Batubara yang paling efisien. Walaupun biaya bahan bakar PLTN murah dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, tetapi total biaya pembangkitan tenaga listriknya mahal dan bisa mencapai US$0,12-0,15 per kWh.

Sudja menambahkan tidak heran banyak negara maju yang menguasai teknologi PLTN memiliki standar keamanan sangat tinggi justru memutuskan untuk meninggalkan teknologi PLTN dan mengembangkan energi terbarukan untuk pemenuhan energi jangka panjang. Tingginya biaya produksi listrik PLTN, tingkat risiko yang tinggi, serta semakin kompetitifnya biaya investasi teknologi energi terbarukan menjadi pendorong keputusan Jerman, Swiss, hingga Perancis meninggalkan PLTN.

Sedangkan, ahli fisika nuklir lulusan Jepang Iwan Kurniawan juga mengkritik rencana Batan mengembangkan PLTN mini atau yang disamarkan Ristek dengan nama Reaktor Daya Eksperimen (RDE) berbasis pada teknologi HTGR. Menurut Iwan, Batan tidak menguasai teknologi HTR/HTGR dan tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam rancang bangun teknologi HTR/HTGR.

Kemudian, Atmonobudi mendesak agar Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada Menteri ESDM dan Menristek untuk tidak meneruskan rencana pembangunan PLTN dan pembangunan RDE sampai ada keputusan politis yang dibuat oleh presiden. Disarankan, Kementerian ESDM dan Kemenristek/BPPT bekerja keras dalam empat tahun mendatang, mewujudkan tujuan Nawa Cita yaitu kemandirian energi dengan mendorong pemanfatan energi terbarukan.

Penelitian dan alih teknologi energi terbarukan generasi terbaru sehingga Indonesia mampu menguasai dan memproduksi teknologi tersebut untuk menjamin penyediaan energi yang aman, murah, dan berkelanjutan.

Tag: Nuklir, energi terbarukan

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92