Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:40 WIB. Politik - Ketua MPR minta hargai putusan Presiden Jokowi rombak kabinet.
  • 12:39 WIB. Politik - Pilkada 2018 akan banyak artis yang menjadi Juru Kampanye.
  • 12:39 WIB. Politik - Hanura segera daftarkan pengurus baru ke Kemenkumham.
  • 11:27 WIB. Olimpiade - Korea Utara akan gelar parade militer besar-besaran satu hari sebelum Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 11:25 WIB. Jerman - Topan Frederike tewaskan tiga orang di Belanda dan dua lainnya di Jerman.
  • 11:23 WIB. Selandia - PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, umumkan kehamilan anak pertamanya.
  • 11:22 WIB. Paus - Paus Francis nikahkan sepasang kekasih di dalam kabin pesawat dalam perjalanannya ke Chili.
  • 11:19 WIB. Ukraina - Undang-undang baru Ukraina sebut Rusia sebagai negara penjajah.
  • 11:16 WIB. Arab Saudi - Otoritas Iran tuding Arab Saudi khianati dunia Islam.
  • 11:14 WIB. Palestina - Otoritas Belgia kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina.
  • 11:14 WIB. Donald Trump - Pendiri WikiLeaks kritik penghargaan fake news yang diprakarsai oleh Donald Trump.
  • 11:12 WIB. Rusia - Pejabat militer Rusia dan Turki bertemu di Moskow.
  • 11:11 WIB. Energi - Otoritas Indonesia sesalkan Parlemen Eropa sahkan RUU energi terbarukan.
  • 11:10 WIB. Nigeria - Bill Gates lunasi utang Nigeria Rp1 triliun ke Jepang.
  • 07:25 WIB. Transportasi - Luhut ancam yang beking di proyek LRT.

Pemerintah Didorong Kembangkan Energi Terbarukan

Foto Berita Pemerintah Didorong Kembangkan Energi Terbarukan

WE Online, Jakarta - Gagasan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia harus dikonsultasikan kepada publik dengan proses yang tertata berjenjang, terencana, dan transparan. Pemerintah disarankan tidak menggunakan strategi publik relasi semata dengan menggunakan anggaran APBN untuk memaksakan penerimaan PLTN oleh masyarakat.

Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang faktual, akurat, dan berimbang tentang risiko-risiko teknologi PLTN, kesempatan untuk menyatakan pendapat dan pandangan terkait dengan penerimaan PLTN, dan dialog yang berbasis pada kaidah keilmuan (scientific) sebelum pemerintah memutuskan go or not go nuclear.

Demikian pesan yang muncul dalam seminar nasional mengungkap ketertutupan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pasca-Sarjana Universitas Kristen Indonesia dan Pusat Kajian dan Studi Kebijakan dalam penggunaan energi terbarukan UKI di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Guru Besar Teknik Energi UKI Atmonobudi Soebagio mengkritik praktik-praktik Kementrian ESDM dan Batan yang mengedepankan cara-cara public relation, yaitu menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan bahwa pemerintah siap membangun PLTN dan masyarakat telah setuju. Padahal, selama ini tidak ada proses yang terbuka dan transparan dalam menjaring pendapat dan pandangan publik, tetapi pemerintah seakan-akan sudah membuat keputusan membangun teknologi yang berisiko besar ini.

Sementara itu, pengajar di Program Pasca-Sarjana UKI dan juga mantan Sekretaris Komisi Persiapan Pembangunan PLTN era 1980-an Nengah Sudja mengungkapkan bahwa sejak dulu PLTN itu tidak kompetitif karena berbiaya sangat mahal. Berbagai kajian menunjukkan biaya pembangunan PLTU Batubara yang paling efisien. Walaupun biaya bahan bakar PLTN murah dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, tetapi total biaya pembangkitan tenaga listriknya mahal dan bisa mencapai US$0,12-0,15 per kWh.

Sudja menambahkan tidak heran banyak negara maju yang menguasai teknologi PLTN memiliki standar keamanan sangat tinggi justru memutuskan untuk meninggalkan teknologi PLTN dan mengembangkan energi terbarukan untuk pemenuhan energi jangka panjang. Tingginya biaya produksi listrik PLTN, tingkat risiko yang tinggi, serta semakin kompetitifnya biaya investasi teknologi energi terbarukan menjadi pendorong keputusan Jerman, Swiss, hingga Perancis meninggalkan PLTN.

Sedangkan, ahli fisika nuklir lulusan Jepang Iwan Kurniawan juga mengkritik rencana Batan mengembangkan PLTN mini atau yang disamarkan Ristek dengan nama Reaktor Daya Eksperimen (RDE) berbasis pada teknologi HTGR. Menurut Iwan, Batan tidak menguasai teknologi HTR/HTGR dan tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam rancang bangun teknologi HTR/HTGR.

Kemudian, Atmonobudi mendesak agar Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada Menteri ESDM dan Menristek untuk tidak meneruskan rencana pembangunan PLTN dan pembangunan RDE sampai ada keputusan politis yang dibuat oleh presiden. Disarankan, Kementerian ESDM dan Kemenristek/BPPT bekerja keras dalam empat tahun mendatang, mewujudkan tujuan Nawa Cita yaitu kemandirian energi dengan mendorong pemanfatan energi terbarukan.

Penelitian dan alih teknologi energi terbarukan generasi terbaru sehingga Indonesia mampu menguasai dan memproduksi teknologi tersebut untuk menjamin penyediaan energi yang aman, murah, dan berkelanjutan.

Tag: Nuklir, energi terbarukan

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99