Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:43 WIB. Allo - Aplikasi chat Google Allo membenamkan game yang bakal seru jika dimainkan sambil chat bersama teman.
  • 10:40 WIB. BBM - Kemkominfo beri waktu BBM selama 2x24 jam untuk hapus komik mesum.
  • 10:38 WIB. HTC - Google dikabarkan siap mengakuisisi HTC.
  • 10:36 WIB. Gadget - LG mulai jual V30 ke pasaran global yang dimulai dari Korea Selatan.
  • 10:34 WIB. Game - Perusahaan analis keuangan asal Swiss memprediksi, penjualan Switch bakal mencapai 130 juta unit sampai tahun 2022.
  • 10:32 WIB. Gadget - Sejumlah pengguna Pixel mengeluhkan smartphone mendadak reboot dengan sendirinya setelah menginstal Android Oreo (8.0).
  • 09:36 WIB. Suap - Polri ancam pecat anak buahnya jika terlibat suap dari Uber Indonesia.
  • 09:36 WIB. Suap - Polri bantah anak buahnya ada yang terima suap dari Uber Indonesia.
  • 09:35 WIB. KPK - Tim dokter sebut KPK sudah boleh periksa Setya Novanto.
  • 09:34 WIB. Lawan Korupsi - KPK yakin Presiden Jokowi punya komitmen lawan korupsi.
  • 09:33 WIB. Pansus - Pansus Hak Angket akan panggil ulang KPK.
  • 09:32 WIB. Opini WTP - Mendes bantah suruh anak buahnya suap Opini WTP.
  • 09:31 WIB. BUMN - Menteri Rini sebut akhir tahun 2017 akan ada dua Holding BUMN.
  • 09:30 WIB. Jakarta - Djarot usulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD.
  • 09:29 WIB. Gedung DPR - Sekjen DPR tegaskan gedung DPR tidak miring.

Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Foto Berita Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18,32 persen. Persentase kenaikanUMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.

Dalam Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 di Jakarta, Selasa (8/1), Menakertrans menguraikan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89,78 persen. Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari  Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang telah memutuskan untuk tidak menetapkan.

"Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum  peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata Menakertrans.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

"Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," ujarnya.

Sedangkan di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Hal ini, diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK.

Namun, pemerintah pun tidak menafikkan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing Gubernur.

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

"Terkait dengan pelaksanaan penetapan UMP 2013 ini, pihaknya, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan di daerah," tandasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis/Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5906.573 5.247 559
2 Agriculture 1792.667 9.340 18
3 Mining 1473.095 -1.977 44
4 Basic Industry and Chemicals 613.275 5.652 67
5 Miscellanous Industry 1321.575 -13.504 41
6 Consumer Goods 2561.165 12.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.691 -0.883 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1222.838 -4.916 60
9 Finance 990.127 -0.029 89
10 Trade & Service 923.791 3.159 130
No Code Prev Close Change %
1 OKAS 436 545 109 25.00
2 MTSM 260 308 48 18.46
3 FPNI 224 262 38 16.96
4 AHAP 160 187 27 16.88
5 KBLI 396 456 60 15.15
6 MLIA 550 610 60 10.91
7 AKKU 50 55 5 10.00
8 BWPT 262 288 26 9.92
9 INKP 3,920 4,240 320 8.16
10 ESSA 1,630 1,760 130 7.98
No Code Prev Close Change %
1 GOLD 620 525 -95 -15.32
2 BMAS 412 374 -38 -9.22
3 UNIT 240 224 -16 -6.67
4 NAGA 224 210 -14 -6.25
5 MBAP 2,540 2,390 -150 -5.91
6 SMMT 137 129 -8 -5.84
7 LPLI 192 181 -11 -5.73
8 BUMI 224 212 -12 -5.36
9 ARTA 374 354 -20 -5.35
10 PTSN 189 179 -10 -5.29
No Code Prev Close Change %
1 ELSA 292 314 22 7.53
2 BUMI 224 212 -12 -5.36
3 ICON 100 101 1 1.00
4 MEDC 845 895 50 5.92
5 PBRX 470 470 0 0.00
6 KBLI 396 456 60 15.15
7 INDY 2,050 1,980 -70 -3.41
8 META 167 174 7 4.19
9 BWPT 262 288 26 9.92
10 TRAM 165 165 0 0.00