BUMN Jangan Monopoli Pengelolaan Pelabuhan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sebuah pelabuhan tidak bisa dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) saja, tapi juga diperlukan keterlibatan pihak swasta (BUMS) dan pihak pemerintah daerah (BUMD).

Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial Fatwa mengatakan pengelolaan sebuah pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia, katanya, tidak disertai dengan pengaturan yang kaya dan sistematis.

"Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan pelabuhan-pelabuhan yang yang memadai yang bisa disinggahi kapal-kapal besar. Selain itu, masalah infrastruktur di dalam pelabuhan baik untuk bongkar muat, keluar masuk kendaraan angkut, dan juga infrastruktur lainnya masih perlu dikembangkan," katanya dalam  rilis pers yang diterima redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Aulia mengatakan pemerintah sebaiknya mengajak pihak swasta untuk mengelola pelabuhan dan bukan hanya menyerahkan urusan tersebut kepada BUMN. Apalagi, imbuhnya, saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Sumber daya manusia (SDM) yang ada di ABUPI mampu membangun pelabuhan-pelabuhan di Indonesia maupun pengelolaan. Untuk itu, ABUPI siap membantu program pemerintah untuk meningkatkan bidang kemaritiman," tegasnya.

Sementara itu, Dewan Pembina ABUPI Zaldy Masita mengatakan pihaknya yang beranggotakan BUMS dan BUMD siap memainkan peran aktif di bidang badan usaha kepelabuhanan dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia.

"ABUPI siap bersama-sama dengan pemerintah ikut serta dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan penunjang. Selain itu, ABUPI juga turut serta mewujudkan logistics cost national dan meningkatkan daya saing dalam memasuki MEA," pungkasnya.