Kiara Desak KKP Tingkatkan Serapan Anggaran

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk lebih meningkatkan penyerapan anggaran sektor kelautan dan perikanan, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.

"Ketidakmampuan menyerap anggaran berimplikasi terhadap tersendatnya upaya memfasilitasi upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir," kata Abdul Halim di Jakarta, Senin (4/1/2016).

Selain itu, menurut Abdul Halim, terhambatnya penyerapan anggaran juga dinilai mengganggu nawacita dikarenakan kinerja anggaran KKP di bawah target dan pengajuan anggaran. Dia menjelaskan, buruknya kinerja anggaran kerap disebabkan antara lain oleh penyusunan anggaran yang tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat pelaku perikanan dalam negeri, khususnya mereka yang berskala kecil.

"Dalam logika sederhana, pengajuan anggaran dengan nominal tertentu menunjukkan adanya kemampuan mengalokasikan, menyerap, dan menyalurkan. Di akhir tahun, jika yang terjadi sebaliknya, maka dapat dikatakan kemampuan yang dianggap ada ternyata nihil," ucapnya.

Abdul Halim berpendapat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti perlu memperjelas makna kata kerja "menghemat" sebagaimana dipergunakan oleh Sekretaris Jenderal KKP. Sebagaimana diberitakan, Sekjen KKP Sjarief Widjaja menyatakan, pihaknya mampu melakukan penghematan anggaran negara pada 2015 ini hingga mencapai Rp1,5 triliun.

"KKP berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp1,5 triliun atau 15 persen dari pagu APBN Perubahan 2015 sebesar Rp10,5 triliun," ujar Sjarief Widjaja.

Menurut Sjarief, penghematan dalam jumlah yang besar tersebut sudah dikembalikan KKP kepada kas negara. Sekjen KKP juga mengemukakan, meski meminimalkan penggunaan uang negara, namun KKP tetap mengerjakan target kinerja.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pihaknya bakal mengembalikan sisa anggaran dari negara yang tidak terpakai sebagai upaya tidak lagi kembali ke rezim pengelolaan bahwa anggaran harus dihabiskan.

"Kita telah menyelamatkan anggaran Rp2 triliun karena kita juga sadar bahwa sebagian dari anggaran adalah utang," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara bincang-bincang dengan pegawai KKP di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Menurut Susi, sebagai kementerian yang telah dijadikan Presiden Joko Widodo sebagai kementerian contoh, maka pihaknya juga bakal menghentikan alokasi anggaran kepada sejumlah penganggaran yang tidak efektif.

Bila anggaran negara banyak menggunakan utang dari berbagai pihak lain apalagi menggunakannya dengan tidak efektif, ujar dia, maka negara tersebut bisa mengalami fenomena kebangkrutan seperti dialami oleh beberapa negara antara lain Yunani dan Argentina. (Ant)