Duh, 70 Persen Perempuan Papua Nugini Alami Kekerasan Seksual

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Papua Nugini adalah salah satu negara dengan tingkat kekerasan seksual terhadap wanita tertinggi di dunia. Demikian lapor Human Rights Watch sebagaimana dikutip dari laman Channel NewsAsia di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Kelompok hak asasi mengatakan polisi tidak siap untuk melakukan investigasi kriminal dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di negara tersebut, bahkan ketika mereka terlibat percobaan pembunuhan atau pemerkosaan berulang.

"PNG adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia untuk seorang wanita atau perempuan dengan perkiraan 70 persen wanita mengalami pemerkosaan atau penyerangan dalam hidup mereka. Sementara tindakan yang telah lama dikriminalisasi dan kekerasan dalam rumah tangga yang secara khusus ditangani oleh the 2013 Family Protection Act, beberapa pelaku sudah dibawa ke pengadilan," kata kelompok itu dalam laporan tahunannya.

Kelompok hak asasi mengatakan bahwa polisi sering menuntut pembayaran dari korban sebelum mengambil tindakan atau hanya mengabaikan kasus. Ini terjadi di negara di mana sekitar 40 persen dari penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Penyerangan biasanya terjadi setelah menuduh seseorang memiliki ilmu sihir yang mana seringkali adalah perempuan, tambahnya. Penyerangan massa terhadap individu yang dituduh sebagai penyihir atau memiliki ilmu sihir sering disertai dengan serangan brutal, termasuk pembakaran rumah, penyerangan, dan kadang-kadang pembunuhan.

Ada kepercayaan luas tentang sihir di negara ini di mana banyak orang tidak menerima sebab-sebab alamiah sebagai penjelasan untuk kemalangan, sakit, kecelakaan atau kematian.

Human Right Watch mendesak pemerintah Papua Nugini untuk memastikan korban kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan keadilan dan layanan yang sesuai.

"Papua Nugini gagal memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari diskriminasi dan kekerasan keluarga," kata Direktur HRW Asia Brad Adams.

Wakil direktur Asia HRW Phil Robertson menambahkan, "Kelompok hak asasi mengatakan soal masalah mendesak lainnya di PNG yaitu ketidakadilan gender, kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi."