Chevron Tunjukan Arogansi PHK 700 Karyawan

WE Online, Pekanbaru - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Riau menilai, PT Chevron Pacific Indonesia menunjukkan arogansi dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 700 orang karyawan pada Maret tahun ini.

"Dengan serta merta melakukan PHK untuk menyuruh mereka (karyawan) tidak bekerja lagi, menurut saya Chevron telah tunjukkan arogansi," papar penasehat KSBSI Riau, Patar Sitanggang di Pekanbaru, Senin (4/4/2016).

Pensiun dini 700 orang pekerja Chevron di Indonesia pada tahap awal ini, kata dia, dari pengurangan 1.700 karyawan akibat tidak masuk dalam roda organisasi perusahaan baru perusahaan minyak dan gas bumi (migas) tersebut hanya merupakan alasan.

Saat ini jumlah total karyawan berkerja di Chevron terutama di Provinsi Riau, Sumatera dan Kalimantan sekitar 5.800 orang, dari sebelumnya 6.500 orang karyawan.

Turunnya harga minyak dunia sekitar dua tahun terakhir menjadi 40 dolar AS per barel, ucap Patar, setelah sempat tertahan di kisaran angka 30 dolar AS dari angka normal sesuai dengan keinginan pemerintah pada kisaran 60-80 dolar AS per barel dinilai hanya kebetulan.

Menurutnya, pengurangan karyawan dilakukan perusahaan multinasional di sektor migas berasal dari Amerika Serikat tersebut karena kontrak kerja sama pengelolaan Blok Rokan di Riau akan berakhir pada tahun 2021.

"Selama ini, harga minyak dunia terus berfluktuatif. Jadi PHK ini, hanya pengalihan isu saja. Padahal isu sebenarnya adalah Chevron, apakah masih diperkenankan untuk melanjutkan kontrak kerja mereka terutama Blok Rokan," terang dia.

Blok Rokan merupakan ladang minyak penghasil migas terbesar dibandingkan ladang minyak lain di Sumatera, berasal dari perut bumi dengan luas lahan sekitar 98.000 kilometer persegi dan tercatat paling besar memberikan produksi kepada negara Indonesia setelah dikelola Chevron.

Ladang minyak itu berada di lima kabupaten/kota di Riau meliputi Kampar, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Dumai dengan kawasan eksplotasi dibagi menjadi empat area yakni Minas-Petapahan, Libo-Bekasap, Duri Steem Flood dan Bangko-Balam.

"Artinya dengan banyaknya gelombang PHK, maka akan menguras pemikiran pemerintah dan banyaknya biaya harus dikeluarkan. Ini persoalan apakah kontrak kerja Chevron akan diperpanjang atau tidak oleh pemerintah. Hampir mirip dengan isu PT Freeport Indonesia," ujarnya.

"Sekarang pemerintah, harus tangkap ini sebagai persoalan kontrak karya. Bukan semata karena harga minyak turun di pasar dunia," jelas Patar.

Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Chevron Pacific Indonesia di Provinsi Riau pekan lalu mengklaim, perusahaan multinasional itu mulai merealisasikan pemutusan hubungan kerja bagi 700 karyawan terhitung 31 Maret 2016 akibat melemahnya harga minyak dunia.

"Terhitung mulai hari Jumat (1/4) ada 700 orang secara nasional tidak lagi bekerja di Chevron," papar Ketua Sarbumusi Basis Chevron Pacific Indonesia Riau, Nofel.

Dia menjelaskan, total jumlah karyawan terkena PHK perusahaan migas berasal dari Amerika Serikat tersebut 700 orang yang terdiri dari 500 karyawan berada di Kalimantan dan 200 pekerja di Riau.

Senior Vice President, Policy, Government, and Public Affairs Chevron Indonesia, Yanto Sianipar sebelumnya mengatakan, perusahaan migas itu kini tengah melakukan kajian terhadap semua model bisnis dan operasi.

"Latar belakangnya bukan hanya karena harga minyak yang rendah, melainkan sejak tahun lalu kami sudah melakukan tinjauan terhadap bisnis dan operasi di lapangan," katanya. (Ant)