PM Islandia Bantah Terlibat dalam Skandal 'Panama Papers'

WE Online, Jakarta - Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson dan istrinya dikabarkan mendirikan perusahan di kepulauan Inggris dengan bantuan firma hukum Panama yang merupakan area bebas pajak (tax havens).

Laporan yang merupakan hasil investigasi organisasi wartawan global menyatakan terdapat sejumlah skandal bebas pajak yang dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat di dunia untuk pencucian uang (money loundering) salah satunnya yakni perdana menteri Islandia. Dilaporkan, isu tersebut telah mendorong mosi tidak percaya di parlemen terhadap dirinya.

Meski demikian, dalam sebuah tayangan di televisi, Gunnlaugsson mengatakan dirinya tak akan mundur terkait skandal "panama papers" yang merupakan pusat data penggelapan pajak terbesar di abad ini. Demikian sebagaimana dikutip dari laman Belfast Telegraph di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Skandal "panama papers" merupakan bocoran massif yang mengungkapkan aset para tokoh, pejabat tinggi, elite bisnis, dan selebritis dari surga pajak luar negeri yang dimiliki oleh badan hukum Panama, Mossack Fonseca. Diduga, penyimpangan uang di negara tax havens untuk menyembunyikan uang mereka dari kewajiban membayar pajak di negaranya.

Selain itu, terdapat juga beberapa organisasi internasional yang terlibat dan memiliki hubungan dengan jaringan narkoba di Meksiko serta organisasi terorisme seperti Hezbollah. Selain PM Islandia, beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam jaringan ini berasal dari Pakistan, Arab Saudi, serta anak-anak dari Presiden Azarbaijan.

Sekitar 15.600 perusahan yang terlibat dalam skandal ini yang dibuatkan oleh bank untuk menyembunyikan keuangan klien mereka.  Beberapa bank tersebut yakni UBS dan HSBC. Perlu diketahui, Mossack Fonseca memiliki kantor di Hongkong, Zurich, Miami dan 35 kota di seluruh dunia.